[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c54bf28f-885a-4dd2-a3d2-e71f1594d3d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2004","number","9","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian-administrasi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2004/9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai upaya penegakan hukum guna mencegah\r\nterjadimya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten\r\nMurung Raya, agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan\r\nsecara berdaya guna dan berhasil guna dalam suasana aman,\r\ntentram dan tertib di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten\r\nMurung Raya, maka perlu dipersiapkan adanya tenaga Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil \n Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun\r\n2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;\r\nBAB III\r\nKEWENANGAN DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB IV\r\nPERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;\r\nBAB V\r\nTATA KERJA;\r\nBAB VI\r\nPEMBINAAN;\r\nBAB VII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN LAIN – LAIN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Latar belakang pembentukan PPNS adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, aman, tentram, dan tertib.

Ketentuan Substansial:

PPNS berkedudukan di Ibukota Kabupaten Murung Raya dan bertugas melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah. Fungsi PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. PPNS memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah, termasuk menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tanda pengenal, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi atau tersangka, mendatangkan tenaga ahli, dan menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.

PPNS harus membuat Berita Acara setiap tindakan pemeriksaan tersangka, memasuki rumah, penyitaan, pemeriksaan benda atau surat, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Berita Acara tersebut dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

Persyaratan dan Pemberhentian:

Syarat pengangkatan sebagai PPNS meliputi pangkat minimal Penata Muda (III/a), tidak berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil atau menjalani hukuman disiplin, pendidikan minimal Sarjana (S1) dengan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan PPNS, pengalaman di bidang teknis operasional minimal 2 tahun, persetujuan pimpinan unit kerja, DP.3 bernilai baik selama 2 tahun berturut-turut, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun, serta lulus pendidikan dan pelatihan PPNS oleh Aparat Kepolisian.

PPNS dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Tim Korwas melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah karena meninggal dunia, permintaan sendiri, pensiun, melanggar sumpah, tidak memenuhi syarat, atau sebab lain.

Tata Kerja dan Pembinaan:

PPNS dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja dalam peraturan perundang – undang yang berlaku. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Korwas PPNS yang berada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pembinaan PPNS dilakukan oleh Bupati melalui Tim Korwas dan Pimpinan Unit Kerja bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2004
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT OF MURUNG RAYA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that as an effort to enforce the law in order to prevent
violations of the Regional Regulation of the Regency
of Murung Raya, in order to create effective and efficient
penyelenggaraan pemerintahan in a safe atmosphere,
peaceful and orderly within the working environment of the Regional Government of the Regency
of Murung Raya, it is necessary to prepare for the existence of Civil Servant Investigator personnel;
that in order to realize what is intended in letter a
above, it is deemed necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of :

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation
of Emergency Law Number 3 of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c54bf28f-885a-4dd2-a3d2-e71f1594d3d7","actionData","errors"]