[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c53e0171-243d-4610-9c81-fbba4b6b23a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","2011-11-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2011/NO.10, LL Kab. Landak : 35 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\nUndang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13). \n BAB I KETENTUAN UMUM: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Landak.\r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI: Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), Izin Gangguan (HO), Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan.\r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI: Retribusi Perizinan Tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\r\nBAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume jenis pelayanan perizinan tertentu.\r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF: Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.\r\nBAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI: Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.\r\nBAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI: Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun, sedangkan saat Retribusi terutang adalah pada saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan.\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN: Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.\r\nBAB IX SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH: Kepala Dinas/Badan/Kantor menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, dan SKRD ini dapat diganti dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN), atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).\r\nBAB X TATA CARA PEMUNGUTAN: Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.\r\nBAB XI SANKSI ADMINISTRASI: Dalam hal Wajib Retribusi tidak atau kurang membayar retribusi terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).\r\nBAB XII TATA CARA PEMBAYARAN: Pembayaran retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD.\r\nBAB XIII TATA CARA PENAGIHAN: Penagihan Retribusi terutang, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD dilakukan secara sekaligus dan dibayar lunas.\r\nBAB XIV KEBERATAN: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB.\r\nBAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI: Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.\r\nBAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN: Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.\r\nBAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN: Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah, dapat dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.\r\nBAB XVIII KETENTUAN KHUSUS: Setiap kelebihan Retribusi yang disetor atau dititipkan, harus dikembalikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan melalui Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.\r\nBAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.\r\nBAB XX KETENTUAN PIDANA: Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.\r\nBAB XXI KETENTUAN PENUTUP: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2001 Nomor 01 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 03 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 4); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Bengkel (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7); dicabut \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2011 \n 35 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Merangin. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan perkembangan perekonomian. Tujuannya adalah untuk kelancaran pemungutan retribusi pasar.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Nama retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar.\n- Objek retribusi: Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran bangunan, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (tidak termasuk yang dikelola BUMN/BUMD/swasta).\n- Subjek retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.\n- Golongan retribusi: Retribusi Jasa Umum.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa: Berdasarkan luas, jenis tempat, dan kelas pasar yang digunakan.\n- Prinsip penetapan tarif: Menutup biaya penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, meliputi biaya penyusutan, bunga pinjaman, operasional, dan pemeliharaan.\n- Tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat diajukan oleh wajib retribusi.\n- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.\n- Piutang retribusi yang kadaluarsa dapat dihapus dengan Keputusan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakn STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak malaksanıakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidan adenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2001 Nomor 01 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 03 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak 4); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Bengkel (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7);","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR MARKET SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and the current economic situation, the provisions regarding Market Local Service Charge rates as stipulated in Regional Regulation of Merangin Regency Number 10 of 2000, are no longer in accordance with current development, therefore it is deemed necessary to review and adjust them to current government developments;
that for the smooth collection of Market Local Service Charge as referred to in letter a above, it is necessary to regulate and stipulate it by Regional Regulation:

In view of:

Law Number 7 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c53e0171-243d-4610-9c81-fbba4b6b23a1","actionData","errors"]