[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5330195-44a9-44a4-b1d7-133b31119e5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Di Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Di Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bagian-Bagian Jalan - Pemanfaatan Dan Penggunaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Di Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa jalan sebagai fasilitas umum yang berfungsi menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya memiliki nilai yang demikian strategis sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan pengaturan yang terarah dan sistematis sehingga dapat bertahan melakukan fungsinya dalam jangka waktu yang panjang demi kesejahteraan rakyat; bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan di Kota Banjar yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Kota Banjar; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota banjar dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, bagian dan fungsi jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, izin, dispensasi dan rekomendasi, wewenang, prosedur izin, pemberian izin, ketentuan umum dan ketentuan teknis, bangunan-bangunan, bangunan gedung, jaringan utilitas, iklan dan media informasi, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, jangka waktu perizinan, rekomendasi dan dispensasi, pengawasan, pemindahan dan pembongkaran, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013. \n 23 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di Kota Banjar. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang terarah dan sistematis terhadap pemanfaatan jalan sebagai fasilitas umum yang strategis. Tujuannya adalah untuk memelihara fungsi utama jalan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Bagian-bagian jalan yang terdiri dari Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
Pemanfaatan Rumaja yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, yang diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pemanfaatan Rumija yang diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa depan, serta kebutuhan pengamanan jalan.
Pemanfaatan Ruwasja yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.
Pengaturan mengenai izin, dispensasi, dan rekomendasi terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan.
Wewenang penyelenggara jalan Kota dan jalan desa dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Terkait.
Prosedur pengajuan dan pemberian izin pemanfaatan bagian-bagian jalan.
Ketentuan umum dan teknis terkait bangunan gedung, jaringan utilitas, iklan, dan media informasi di ruang milik jalan dan Rumaja.
Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang dapat diizinkan untuk kepentingan umum atau pribadi.
Jangka waktu perizinan bangunan-bangunan, bangunan gedung, jaringan utilitas, iklan dan media informasi.
Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan bangunan di ruang milik jalan.

\n","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.\n3. Untuk Bangunan-Bangunan, Bangunan Gedung, Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi yang sudah memiliki izin, namun menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n2. Barang siapa yang melakukan kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan tanpa memperoleh izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Barang siapa dengan sengaja atau karena kesalahannya melakukan perbuatan yang menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai lagi atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam dengan pidana penjara atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY

NUMBER 14 OF 2013

ABOUT

UTILIZATION AND USE OF ROAD SECTIONS
IN BANJAR CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the road as a public facility that functions to connect one place with another has a strategic value so that its utilization requires directed and systematic arrangements so that it can survive its function in the long term for the welfare of the people;
that in order to maintain the main function of the road and in an effort to provide services to the community in line with the implementation of regional autonomy, it is necessary to regulate the provisions regarding the utilization of road sections in Banjar City which includes road traffic space, right-of-way, and road supervisory space;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5330195-44a9-44a4-b1d7-133b31119e5b","actionData","errors"]