For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Also known as: Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1/2004 · Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2004 · Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2004

Status:
Active
Effective Date:11 Februari 2004Publication Date:10 Februari 2004
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
LocationPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Effective Date11 Februari 2004
Publication Date10 Februari 2004
Place of EnactmentMuara Sabak

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah / bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12). 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan terkait tugas, kewenangan, dan tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, dan tunjangan khusus.
  2. Besaran uang representasi Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Bupati, sedangkan Wakil Ketua dan Anggota DPRD menerima persentase tertentu dari uang representasi Ketua DPRD.
  3. Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.
  4. Pemberian uang paket kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan besaran paling tinggi 10% dari uang representasi.
  5. Pemberian tunjangan jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan persentase tertentu dari uang representasi.
  6. Pemberian tunjangan komisi kepada Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi.
  7. Pemberian tunjangan khusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
  8. Pemberian tunjangan panitia kepada Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia.
  9. Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan.
  10. Pemberian tunjangan daerah dan tunjangan purna bhakti kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
  11. Pemberian uang duka wafat atau uang duka tewas kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia.
  12. Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD.
  13. Penyediaan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  14. Pengaturan mengenai belanja sekretariat DPRD, termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan.
  15. Pengaturan mengenai biaya kegiatan Asosiasi DPRD.

(-)

(-)