[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c52394d6-c659-49fb-b6f3-ac04b4f55c07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021","number","44","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelaksanaan - Larangan - Praktek Monopoli - Persaingan Usaha - Tidak Sehat
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN.2021/No.54, TLN No.6656, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah\r\ntentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut berupa antara lain: 1) penetapan pembatalan perjanjian; 2) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; 3) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 4) penetapan pembayaran ganti rugi, dan lain-lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan Komisi yang dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Penjelasan 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (sebagaimana telah diubah)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

Kewenangan Komisi: Peraturan ini mengatur kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk keperluan pemeriksaan perkara hingga penjatuhan sanksi administratif, dibentuk Majelis Komisi yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Kriteria dan Jenis Sanksi: Sanksi administratif dijatuhkan sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran, dengan memperhatikan kelangsungan usaha pelaku usaha, dan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Jenis sanksi meliputi pembatalan perjanjian, perintah penghentian integrasi vertikal atau kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda.

Besaran Denda: Denda yang dikenakan paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama pelanggaran terjadi. Penentuan besaran denda didasarkan pada dampak negatif pelanggaran, durasi waktu pelanggaran, faktor yang meringankan dan memberatkan, serta kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Pelaku usaha wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% dari nilai denda sebagai jaminan pemenuhan putusan Komisi.

Pemeriksaan Keberatan dan Kasasi: Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Komisi.

","transitional_provisions","1. Penanganan perkara oleh Komisi yang telah memasuki sidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.\n3. Komisi melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.","sanctions","1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Tindakan administratif dapat berupa penetapan pembatalan Perjanjian, perintah penghentian integrasi vertikal, perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan penggabungan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2021
on
IMPLEMENTATION OF THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 118 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Implementation of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (as amended); \n Law Number 11 of 2020 on Job Creation. \n \n

HAS DECIDED:

\n\n \n \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c52394d6-c659-49fb-b6f3-ac04b4f55c07","actionData","errors"]