[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5174f9b-cf81-4935-a7e7-f06e4680d873","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perubahan Atas Peraturan Darah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - lembaga kemasyarakatan kelurahan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Darah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan wujud nyata pengembalian harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat di wilayah Kota Pekalongan, telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010; \n 1. merubah Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 12 diubah, angka 16 dan angka 22 dihapus\r\n2. merubah Ketentuan Pasal 9 diubah\r\n3. merubah Ketentuan Pasal 40 diubah\r\n4. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dihapus\r\n5. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 47 A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8)\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2003 Seri D Nomor 28)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah kunci seperti Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Beberapa istilah dihapus.

Peraturan ini juga mengatur perubahan terkait pengurus LKK, termasuk masa bhakti, larangan rangkap jabatan, dan sanksi administratif bagi pengurus yang melanggar larangan rangkap jabatan. Diatur pula mengenai persyaratan umum dan khusus bagi pengurus LKK yang dipilih dari Pemuka Masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan di Daerah yang mengatur tentang LKK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Dalam hal pengurus LKK yang terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sanksi administratif, berupa:\n a. teguran lisan;\n b. teguran tertulis;\n c. pemberhentian sementara; dan\n d. pemberhentian tetap.\n2. Apabila pengurus LKK terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus LKK.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 8 OF 2016

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 5 OF 2010 on COMMUNITY INSTITUTIONS
KELURAHAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that community empowerment through Kelurahan Community Institutions is a real manifestation of restoring the dignity of citizens as owners of sovereignty and democracy based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to increase community participation in development that combines various activities of the Regional Government and community initiatives and mutual cooperation in the Pekalongan City area, Kelurahan Community Institutions have been formed with Regional Regulation of Pekalongan City Number 5 of 2010 on Kelurahan Community Institutions;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5174f9b-cf81-4935-a7e7-f06e4680d873","actionData","errors"]