[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4f71493-e2d6-48aa-b98b-5685a8688c7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah","place_of_enactment","Tobadak","theme","Penyelenggara Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2024 (6): 25 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggara Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut dirasa perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah;\r\nb. bahwa belum terjaminnya kepastian hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman serta penyediaan dan pengelolaannya dikabupaten Mamuju Tengah sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang terus menerus terjadi;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai \r\npenyelenggaraan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum \r\nperumahan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan prasaran, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang, penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum, persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, tim verifikasi penyerahan PSU, tahapan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2024. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai dan berkualitas di lingkungan perumahan, serta memastikan penyerahan dan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk perencanaan, pengawasan, penyusunan database, penagihan kepada pengembang, serta pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tersebut. Pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan persentase minimal 40% dari luas lahan, yang meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, tempat pembuangan sampah, sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau, parkir, jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan umum. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi, serta dilakukan melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan dapat dilakukan melalui kerjasama, namun tidak boleh mengubah fungsi, peruntukan, dan status kepemilikan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.","transitional_provisions","1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang sudah terbangun dan belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pengembang yang tidak menyediakan atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum, atau tidak memperbaiki fasilitas yang tidak sesuai standar, dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif, atau pencabutan izin berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL MAMUJU REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES,
AND PUBLIC UTILITIES OF HOUSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL MAMUJU

\n\n \n \n

Considering:

that as mandated by Article 28 H paragraph (1) of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia
which states that everyone has the right to
live prosperously physically and mentally, to reside, and
to obtain a good and healthy environment and
has the right to obtain health services, therefore
based on this, it is deemed necessary to have
active involvement of the regional government in order
to fulfill these rights in a sustainable manner through
the availability of infrastructure, facilities, and public utilities
housing in Central Mamuju Regency;
that legal certainty has not been guaranteed
regarding the Handover of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities
of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4f71493-e2d6-48aa-b98b-5685a8688c7f","actionData","errors"]