[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4f323ea-bcf3-4004-b8c5-cbd1feb741ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Anggaran - Pendapatan - dan - Belanja - Daerah - kota- cirebon - Tahun - Anggaran - 2024
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD 2024 (9); 17 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang; bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan\r\nperwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan\r\nkebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan\r\nplafon anggaran sementara yang telah disepakati antara\r\nPemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah \r\nKota Cirebon pada \r\ntanggal \r\n06 Agustus 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor \r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai \r\n-3- \r\nPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72\r\nTahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor \r\n1 \r\nTahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan\r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33\r\nTahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,\r\nPenganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,\r\ndan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan\r\nKeuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1777); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/202; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan\r\nTeknologi Nomor 63 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572\r\nTahun 2023; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8\r\nTahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai\r\nPolitik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon\r\nTahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKota Cirebon Nomor 7); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 ; eraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada\r\nPT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan\r\nBanten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021\r\nNomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon\r\nNomor 112); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana \r\n-7- \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon\r\nNomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang\r\nPenyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah\r\nBank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon {Lembaran Daerah\r\nKota Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kota Cirebon Nomor 126); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuna Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl.615.102.294.602,00 (satu triliun enam ratus \r\nlima belas miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar \r\nRp29.872.556.336,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus \r\ntiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rpl.644.974.850.938,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n 17 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.\n2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah.\n3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.\n4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.\n5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.\n8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cirebon ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang telah disepakati dengan DPRD Kota Cirebon.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mengalami peningkatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Belanja daerah juga mengalami peningkatan, terutama pada belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan fokus pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penyertaan modal daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Lampiran-lampiran dalam peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut berbagai kategori, seperti kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta urusan pemerintahan daerah dan organisasi.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

CIREBON CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 9 OF 2024

CONCERNING

AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 of
Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government as amended several times,
most recently by Law Number 6
of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation
in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning
Job Creation into Law;
that the Regional Regulation on Amendments to the
Regional Revenue and Expenditure Budget submitted is a
manifestation of the Amendment to the Regional Government Work Plan
of 2024 which is elaborated into changes in
general APBD policies as well as changes in priorities and
provisional budget ceiling that has been agreed upon between the
Cirebon City Regional Government and the House of Representatives
of Cirebon City on
August

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4f323ea-bcf3-4004-b8c5-cbd1feb741ac","actionData","errors"]