[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4ee1714-400e-4cd6-9238-3b12aca1ab01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - ORGANISASI - TATA KERJA - LEMBAGA LAIN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2009; PERDA Nomor 7 Tahun 2012 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; Meliputi Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Kelompok Jabatan Fungsional; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBPP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi organisasi BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Perbup. \n 11 hlmn; 2 lmprn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBPP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan dua lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). BPBD memiliki tugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi, peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, pelaporan, pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.\n\nPeraturan ini juga mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, dan pembiayaan kedua lembaga tersebut. BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBPP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF OTHER INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization, Article 25 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2009 concerning Guidelines for Organization and Work Procedures of the Secretariat of the Board of Directors of the Indonesian Civil Servant Corps of Provinces and Regencies/Cities, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment of Organization and Work Procedure of Other Institutions;

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4ee1714-400e-4cd6-9238-3b12aca1ab01","actionData","errors"]