[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4edec26-3117-4580-b7cd-0e60e35558c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2017 tentang Agribisnis","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2017","number","17","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Agribisnis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AGRIBISNIS
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2017/No. 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Agribisnis
ABSTRAK:	\n \n agribisnis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan mempunyai peranan penting dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dikembangkan di Kabupaten Kolaka Timur; penduduk Kabupaten Kolaka Timur mayoritas hidup terkait dengan sektor pertanian, untuk itu perlu dilakukan pengembangan agribisnis secara terintegrasi, menyeluruh, efisien dan efektif serta partisipatif; agar pengembangan agribisnis di Daerah dapat berjalan secara terarah dan mempunyai landasan hukum yang jelas, maka perlu mengatur pengembangan agribisnis dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Agribisnis; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016; \n PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG AGRIBISNIS DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 3. PERENCANAAN AGRIBISNIS 4. PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 6. SISTEM PEMASARAN 7. PEMBIAYAAN PENJAMINAN DAN PENANAMAN MODAL 8. SISTEM INFORMASI 9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 10. PEMBERDAYAAN 11. PERAN SERTA MASYARAKAT 12. KELEMBAGAAN 13. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Agribisnis bertujuan untuk mewujudkan Kolaka Timur sebagai daerah agribisnis yang unggul dan berdaya saing, mengelola sumber daya pertanian secara optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa agribisnis, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, ketahanan pangan, konsumsi produk dan pemanfaatan jasa agribisnis, menyediakan lapangan kerja, melindungi konsumen, petani, pelaku usaha agribisnis, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan agribisnis yang memperhatikan pertumbuhan penduduk, daya dukung sumber daya alam, rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan prasarana dan sarana, kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya agribisnis yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam (lahan, iklim, sumber daya air, sumber daya genetik), dan sumber daya buatan (prasarana dan sarana agribisnis).
Pengembangan agribisnis yang dilaksanakan secara terpadu dalam subsistem agribisnis hulu, budidaya pertanian, pengolahan, pemasaran, dan penunjang.
Sistem pemasaran produk agribisnis yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.
Pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal dalam usaha agribisnis, dengan mendorong penanaman modal dalam negeri dan membatasi penanaman modal asing.
Sistem informasi agribisnis yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi agribisnis.
Penelitian dan pengembangan agribisnis yang dilakukan secara terus menerus oleh berbagai pihak.
Pemberdayaan agribisnis yang meliputi penguatan kelembagaan pelaku usaha, pemberian bantuan teknik, fasilitasi akses pembiayaan, penyediaan data dan informasi, fasilitasi promosi dan pemasaran, bantuan sarana dan prasarana, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kemitraan.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan agribisnis.
Kelembagaan pengembangan agribisnis yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan agribisnis.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai program dan kegiatan yang terkait dengan agribisnis yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan sesuai visi Kabupaten Kolaka Timur.\n2. Program dan kegiatan agribisnis yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan visi Kabupaten Kolaka Timur.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA TIMUR
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

DRAFT REGIONAL REGULATION
OF KOLAKA TIMUR REGENCY
NUMBER 17 OF 2017

ABOUT

AGRIBUSINESS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4edec26-3117-4580-b7cd-0e60e35558c4","actionData","errors"]