[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4dd8d68-4b5d-4c72-ba69-9d88be1b0905","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk sebagian pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diperlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.\r\n \n 1.\tUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi Daerah;\r\n3. Golongan Retribusi;\r\n4. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;l\r\n5. Struktur Dan Besarnya Tarif;\r\n6. Tata Cara Pembayaran;\r\n7. Penyidikan;\r\n8. Sanksi Pidana;\r\n9. Ketentuan Peralihan; dan\r\n10. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perlunya peran serta masyarakat dalam pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri melalui pembayaran retribusi. Tujuannya adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Ketentuan Substansial:

Obyek Retribusi: Pemberian IUKS, tidak termasuk penyediaan listrik dengan kapasitas terpasang kurang dari 200 KVA.
Subjek Retribusi: Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya yang mendapat IUKS.
Golongan Retribusi: Retribusi jasa umum.
Tarif Retribusi: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Tata Cara Pembayaran: Retribusi disetor langsung pada bendaharawan khusus penerima pada instansi pelaksana penerbitan IUKS atau UPT di Dinas yang bersangkutan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IUKS yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki IUKS, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala Dinas.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).\n2. Selain tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KOTABARU REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2009
CONCERNING
LOCAL RETRIBUTION ON ELECTRICITY SUPPLY BUSINESS LICENSE
FOR CAPTIVE USE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for some electricity supply business services for captive use, community participation is needed in the form of retribution payments to cover some or all of the costs of service delivery by considering the community's ability and aspects of fairness;
that based on the considerations as intended in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution on the Electricity Supply Business License For Captive Use.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in Kalimantan as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4dd8d68-4b5d-4c72-ba69-9d88be1b0905","actionData","errors"]