[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4d1ed96-76d8-406d-9066-880462d5943a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-10-18","effective_date","2018-10-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan menjaga kelestarian\r\nlingkungan melalui pemeriksaan kondisi dan penetapan ambang batas\r\nlaik jalan kendaraan bermotor, baik di darat maupun di air, perlu\r\ndilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang ada dalam \r\nwilayah Kabupaten Buton Tengah;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\ntentang Pajak Daerah dan Retribsi Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, \r\ndan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438); \r\n4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 20 )4 tentang Pembentukan Kabupaten\r\nButon Tengah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 172 tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5562); \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); \r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4444);\r\n7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan \r\nJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); \r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5049); \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenda.raan dan\r\nPengemudi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,\r\nTambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4578); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5161); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan\r\nRekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ten tang Tata \r\nNaskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Talmo 2011 ten tang \r\nPembentukan Produk Hukum Daerah; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM BAB II\r\nPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III \r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV \r\nGOLONGAN RETRIBUSI BABV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABVI \r\nPRI~SIP DAN SASARAN PENETAPAN\r\nSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII \r\nSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VIII \r\nWILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX \r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X\r\nPEMUNGUTAN BAB XI\r\nTATA CARA PEMBAYARAN BAB XII\r\nTATA CARA PENAGIHAN BAB XIII\r\nKEBERATAN BAB XIV \r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\nBAB XV\r\nKADALUWARSA BAB XVI\r\nPEMERIKSAAN BAB XVII\r\nPEMANFAATAN BAB XVIII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX\r\nPENYiDIKAN BAB XX\r\nKETENTUAN PIDANA BAB XXI \r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018 mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pemeriksaan kondisi dan penetapan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.\n4. **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif:** Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.\n5. **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi:** Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan) kendaraan bermotor yang diuji. Besaran tarif retribusi ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini dan dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.\n6. **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.\n7. **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi untuk kendaraan bermotor di darat berlaku selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk kendaraan bermotor di air berlaku selama 1 (satu) tahun. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303143/perda-kab-buton-tengah-no-1-tahun-2024","2dcc6c49-0963-4033-8ca2-4d4f020f0958","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER: 12 OF 2018
ABOUT
RETRIBUTION FOR MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure safety and maintain the sustainability of the
environment through inspection of conditions and determination of threshold
roadworthy motor vehicles, both on land and in water, it is necessary
to conduct tests on motor vehicles in the
Central Buton Regency area;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a,
and letter b, it is necessary to form and stipulate a Regional Regulation regarding
Retribution for Motor Vehicle Testing;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4d1ed96-76d8-406d-9066-880462d5943a","actionData","errors"]