[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4be395b-f2e6-4aba-aeca-ab281f42485a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan - lalu - lintas - angkutan - jalan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD. 2024 (7); 38 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan\r\nperannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,\r\nketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan\r\njalan dan beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, antara lain Pasal 1, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 45; Pasal 47; Pasal 50; Pasal 52; Pasal 56; PAsal 59; PAsal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 64; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 80; Pasal 100; Pasal 101; Pasal 102; Pasal 103; Pasal 104; Pasal 106; Pasal 107; Pasal 108; Pasal 110; Pasal 122; Pasal 126; Pasal 128; Pasal 140; Pasal 145; Pasal 152; Pasal 153; Pasal 154; Pasal 155; Pasal 156; Pasal 157; Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160; Pasal 161; Pasal 168;Pasal 208; Pasal 209; Pasal 210; Pasal 211; Pasal 220; Pasal 221; Pasal 225; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 18 dan 19; menyisipkan 6 pasal diantara Pasal 29 dan 30; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 39 dan 40; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 42 dan 43; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 110 dan 111; menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 181 dan 182; menyisipkan 2 pasal diantara Pasal 205 dan 206; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang \n 38 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah terkait lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta alat pengawasan dan pengamanan jalan. Selain itu, peraturan ini menambahkan ketentuan mengenai fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan ini juga mengatur mengenai terminal penumpang, fasilitas parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, bengkel umum, serta pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor. Analisis dampak lalu lintas juga menjadi perhatian dalam peraturan ini, terutama terkait dengan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Peraturan ini juga mengatur mengenai jaringan trayek, angkutan orang dengan taksi, serta perizinan berusaha untuk perusahaan angkutan umum. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Tidak Bermotor, surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor, tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor, kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, pendaftaran usaha Angkutan umum Kendaraan Tidak Bermotor, pendaftaran Angkutan orang dan barang dengan sepeda motor paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penutupan bengkel umum.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) oleh petugas penguji atau pengesah uji berkala dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, dan/atau larangan beroperasi.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 103 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum, denda administratif, dan/atau pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199436/perda-kab-sumedang-no-3-tahun-2012","79177031-235a-4ded-a1c6-c55dd58a366c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2012 CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT IN SUMEDANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the organization of road traffic and transport has a strategic role in supporting development and supporting the development and growth of the economy in the region;
that the organization of road traffic and transport is part of the national and regional transportation system so that its potential and role must be developed to realize road traffic and transport security, safety, orderliness, and flow;
that several regulations in Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Road Traffic and Transport in Sumedang Regency are no longer in accordance with legal developments and regional needs so they need to be changed;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4be395b-f2e6-4aba-aeca-ab281f42485a","actionData","errors"]