[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4b5d4a3-904e-4792-b1f5-ea85ee36b32d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA - PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - KABUPATEN - SUKABUMI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2016/01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi; \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2005; Peraturan Kominfo No. 18/Per/M.Kominfo/03/2009; Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012; Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi Yang Meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2016. \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Sukabumi yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. LPPL bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah melalui penyiaran radio dan televisi yang menjangkau wilayah Kabupaten Sukabumi. Fungsi LPPL meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan penyiaran lokal, serta pembinaan administrasi dan sumber daya.

Struktur organisasi LPPL terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Stasiun Penyiaran. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi. Dewan Direksi bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Dewan Pengawas, mengelola LPPL, dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Stasiun Penyiaran bertugas menyelenggarakan penyiaran radio dan televisi lokal sesuai kebijakan Dewan Direksi.

Dewan Pengawas berjumlah 3 orang dari unsur pemerintah dan masyarakat, dengan masa kerja 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Dewan Direksi berjumlah 2 orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional, dengan masa jabatan yang sama. Pegawai LPPL terdiri dari PNS dan non-PNS. Pembiayaan LPPL berasal dari APBD, siaran iklan, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah. LPPL wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah (5 tahunan) dan Tahunan, serta memberikan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang ada tetap menjalankan fungsinya sampai diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ABOUT
LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
SUKABUMI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3),
Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Public
Broadcasting Institution of Sukabumi Regency;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the
Establishment of Regency Regions Within the
Province of Djawa Barat (State Gazette dated August 8, 1950)
as amended by Law Number 4
of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency
and Subang Regency by Amending Law
Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions
Within the Province of Djawa Barat
(State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4b5d4a3-904e-4792-b1f5-ea85ee36b32d","actionData","errors"]