[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4b485d8-cf71-4486-8da8-bb5c44414e51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lhokseumawe","place_of_enactment","Lhokseumawe","theme","Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No. 4/2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan partisipasi dan motivasi dari seluruh lapisan masyarakat guna ber-improvisasi demi kemajuan pendidikan, partisipasi, motivasi dan improvisasi masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya lembaga musyawarah daerah bidang ke-Istimewaan atau ke-Khususan Aceh yaitu Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;\r\nbahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe. \r\n\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 44 Tahun Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 60 Tahun 2002; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 3 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015. \r\n\r\n \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tugas,Fungsi dan Wewenang, BAB III Pembentukan, BAB IV Organisasi, BAB VI Persidangan, BAB VII Mekanisme Pemilihan Pengurus, BAB VIII Tata Cara Penjaringan Bakal Calon dan Pemilihan Calon Ketua Majelis Pendidikan Daerah, BAB IX Penyusunan Pengurus Lengkap Majelis Pendidikan Daerah, BAB X Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah, BAB XI Mekanisme Kerja, BAB XII Tata Kerja, BAB XIII Pembiayaan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup. \r\n \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Lhokseumawe ini membentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Lhokseumawe sebagai lembaga musyawarah daerah bidang pendidikan. MPD bertujuan mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta dalam pendidikan, dan menciptakan suasana keterbukaan dan akuntabilitas.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan MPD didasari kebutuhan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh terkait.

Ketentuan Substansial:

MPD bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pendidikan, menyusun konsep pendidikan Islami berbasis kearifan lokal, melakukan penelitian pendidikan anak telantar, memberikan pertimbangan tentang kurikulum, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengoptimalkan fungsi komite sekolah.
Fungsi MPD meliputi badan pemikir pembangunan pendidikan, pemberi pertimbangan, penggerak partisipasi masyarakat, pengontrol kebijakan pendidikan, dan mediator antara masyarakat dan pemerintah kota.
MPD berwenang melaksanakan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah/madrasah dasar, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya, mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik/guru dan pembinaan dayah, menilai penyelenggaraan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syari'at Islam, mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh, menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan, menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota di bidang pendidikan.
Pengurus MPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota komisi. Musyawarah Besar MPD dilaksanakan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 279 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe Periode 2020-2025, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik kepengurusan berdasarkan Qanun ini.\n2. Kepengurusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 2 (Dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LHOKSEUMAWE
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF LHOKSEUMAWE CITY
NUMBER 4 OF 2021
ON
THE LHOKSEUMAWE CITY REGIONAL EDUCATION COUNCIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MAYOR OF LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

Considering / Whereas: the implementation of education to educate the nation requires the participation and motivation of all levels of society to improvise for the advancement of education. Community participation, motivation and improvisation are realized by the formation of a regional deliberation institution in the field of Acehnese Special Autonomy or Specificity, namely the Lhokseumawe City Regional Education Council;
Considering / Whereas: that in order to implement the provisions of Article 218 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 on Governing Aceh and implement the provisions of Article 2 paragraph (3) of Qanun Propinsi Nanggroe Aceh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4b485d8-cf71-4486-8da8-bb5c44414e51","actionData","errors"]