[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4accf45-12b8-426b-b356-4f78bd79244e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN STATUS DESA APALA MENJADI KELURAHAN APALA KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERUBAHAN STATUS DESA APALA MENJADI KELURAHAN APALA KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA APALA MENJADI KELURAHAN APALA KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang\r\nberkarakter Kelurahan pada Wilayah Desa Apala yang\r\nmerupakan Ibukota Kecamatan Barebbo, serta\r\nmemperhatikan tingkat heterogenitas kondisi sosial\r\nbudaya masyarakat Desa Apala sehingga ciri khas desa\r\ntidak dapat dipertahankan lagi dan layak berubah status\r\nmenjadi Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo;\r\nb. bahwa atas prakarsa dari Pemerintah Desa dan Badan\r\nPermusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan\r\naspirasi dari masyarakat Desa Apala, dalam rangka\r\nuntuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan\r\nmasyarakat, maka perlu melakukan perubahan Status\r\nDesa Barebbo untuk percepatan terwujudnya\r\nkesejahteraan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil kerja Tim\r\nPengkaji Nomor: 140/415/II/Tapem, tanggal 24 Februari\r\n2010 perihal tentang kelayakan Desa Apala berubah\r\nstatus menjadi Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo\r\nKabupaten Bone; \n :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\natas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4857);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang\r\nKelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4588);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa\r\ndan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01, tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01);\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008\r\ntentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan\r\nKelurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008\r\nNomor 06) \n (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa Apala Kecamatan\r\nBarebbo menjadi Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten\r\nBone.\r\n(2) Perubahan Status Desa Apala menjadi Kelurahan Apala bertujuan\r\nuntuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi\r\npemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka\r\nmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2011 mengatur tentang perubahan status Desa Apala menjadi Kelurahan Apala di Kecamatan Barebbo. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan memperhatikan heterogenitas kondisi sosial budaya masyarakat Desa Apala. Tujuan dari perubahan status ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan status desa menjadi kelurahan, wilayah kerja kelurahan, pengalihan kekayaan desa menjadi milik pemerintah daerah, dan pengalihan administrasi pemerintahan dari desa ke kelurahan. Kewenangan desa setelah menjadi kelurahan berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan urusan oleh Bupati disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan personil, dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan perubahan status ini, Kepala Desa Apala dan perangkatnya serta anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan pemerintahan dilaksanakan oleh Lurah dan perangkatnya yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Segala biaya yang timbul akibat perubahan status ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala kewenangan Desa menjadi kewenangan Kelurahan dan semua lembaga/unit kerja juga mengalami perubahan.\n2. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tetap menjalankan tugas Pemerintahan sampai ada pelantikan Lurah Apala beserta Perangkatnya.\n3. Dengan adanya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;\n4. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 9 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 9 OF 2011

T
E
N
T
A
N
G

CHANGING THE STATUS OF APALA VILLAGE TO APALA SUB-DISTRICT
BAREBBO DISTRICT, BONE REGENCY

COMPILED BY
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4accf45-12b8-426b-b356-4f78bd79244e","actionData","errors"]