[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4abf3dd-a118-496e-b779-2bda6d757f42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":93,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-06-16","effective_date","2004-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-PERUBAHAN-TANAH-PERTANIAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun\r\n2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka\r\npembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan\r\nperubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, perlu\r\nditetapkan Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah\r\nNon Pertanian ;\r\nb. bahwa Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non\r\nPertanian merupakan obyek retribusi sehingga perlu memberikan dasar\r\nhukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya ;\r\nc. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21\r\nTahun 2001; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20\r\nJuli 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun\r\n1983; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10\r\nTahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003. \n Peraturan ini mengatur pembayaran atas pemberian izin yang\r\ndiberikan oleh Bupati kepada pemilik tanah untuk merubah peruntukan\r\npenggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004 mengatur tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian harus memperoleh izin dari Bupati. Untuk memperoleh izin tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan KTP, bukti kepemilikan tanah, bukti pelunasan PBB, dan surat pernyataan rencana penggunaan tanah. Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan atas nama pemilik tanah.

Pemegang izin memiliki kewajiban untuk menggunakan tanah sesuai peruntukan yang dimohon paling lambat 12 bulan sejak izin ditetapkan dan mengajukan perizinan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin dapat dicabut atas permintaan pemegang izin atau jika penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana peruntukan.

Retribusi dipungut atas jasa pelayanan pemberian izin perubahan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Obyek retribusi adalah setiap areal tanah pertanian yang akan diubah peruntukannya, dan subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan izin tersebut. Retribusi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas areal tanah yang mendapat pelayanan izin. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150,- / M2. Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2004
CONCERNING
FEES FOR PERMITS FOR LAND USE CHANGE FROM AGRICULTURE
TO NON-AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, then in the context of development, supervision and control of the use of changes in agricultural land to non-agricultural land, it is necessary to stipulate Fees for Permits for Land Use Change from Agriculture to Non-Agricultural Land;
that Fees for Permits for Land Use Change from Agriculture to Non-Agricultural Land are the object of retribution so it is necessary to provide a legal basis in the implementation of the retribution collection;
that in connection with the intentions in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4abf3dd-a118-496e-b779-2bda6d757f42","actionData","errors"]