[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4a83c85-453e-49dd-8293-44f11032b303","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Kelurahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Kelurahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD No.8/2012, TLD No.186
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Kelurahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Norn.or 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 \n Dalam peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DESA; PEMBENTUKAN KELURAHAN; PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2012. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 18 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 88)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 89)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan kelurahan, serta perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Pembentukan desa, yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan syarat jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 KK, luas wilayah yang terjangkau, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai. Proses pembentukan desa melibatkan prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, usulan Kepala Desa kepada Bupati, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dengan DPRD, dan penetapan oleh Bupati.
Penggabungan dan penghapusan desa, yang dapat dilakukan jika desa tidak lagi memenuhi syarat, melalui musyawarah Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
Pembentukan kelurahan, yang bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan syarat jumlah penduduk minimal 4500 jiwa atau 900 KK, luas wilayah minimal 3 Km2, wilayah kerja yang terjangkau, kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Tata cara pembentukan kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pemekaran kelurahan, yang dapat dilakukan setelah 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan tata cara dan syarat pembentukan kelurahan.
Penghapusan dan penggabungan kelurahan, yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan usulan dari Lurah setelah mendapatkan persetujuan Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
Perubahan status desa menjadi kelurahan, yang didasarkan pada prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan syarat luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk minimal 4500 jiwa atau 900 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan meningkatnya volume pelayanan. Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil, dan Kepala Desa serta perangkat desa yang lama diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan.
Pengalihan kekayaan dan sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah, yang dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat dan disetor ke Kas Daerah. Sarana dan prasarana pemerintahan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Pengalihan administrasi pemerintahan, dengan penutupan buku administrasi desa dan penggunaan tata naskah dinas kelurahan, serta serah terima administrasi pemerintahan dari mantan kepala desa kepada lurah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BOYOLALI
REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 8 OF 2012
ON
ESTABLISHMENT, DELETION, MERGER OF VILLAGES AND SUB-DISTRICTS
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO SUB-DISTRICTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BOYOLALI,

Considering :

that to implement the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 28 of 2006 on the Establishment, Abolition, Merger and Change of Village Status to Sub-Districts and Article 8 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 31 of 2006 on the Establishment, Abolition, Merger of Sub-Districts, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Boyolali Regency on the Establishment, Abolition, Merger of Villages and Sub-Districts and Changes in Village Status to Sub-Districts.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4a83c85-453e-49dd-8293-44f11032b303","actionData","errors"]