[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4a4518a-9a9d-471f-831c-ea5a0f629090","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PNS
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf b tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat PNS tertentu diberikan wewenang khusus oleh UU sebagai penyidik sesuai dengan bidang tugasnya. Serta dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik PNS perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No,8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No,12 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Berau No.15 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang, Sekretariat PPNS, Hak dan Kewajiban, engangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian, Sumpah/ Janji dan Pelantikan, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Operasional PPNS, Kode Etik PPNS, Tata Kerja, Penegakan Kode Etik PPNS, Pengaduan, Sanksi, Pelaksanaan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Pakaian dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014. \n Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Perda Kabupaten Berau No.10 Tahun 2008. Peraturan yang Dicabut: Perda Kabupaten Berau No.8 Tahun 1991. \n Peraturan yang akan diatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Berau. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memperkuat kedudukan dan keberadaan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan PPNS berada di bawah Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.
Dibentuk Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi tugas PPNS.
PPNS diberikan uang insentif yang mekanisme dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PPNS wajib melakukan penyidikan, menerima laporan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, membuat berita acara pemeriksaan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS diatur dengan persyaratan dan prosedur yang melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur, dan Bupati.
PPNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum dilantik.
PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pelaksanaan operasional PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS dan harus mentaati prinsip integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi.
PPNS wajib mematuhi Kode Etik PPNS.

","transitional_provisions","1. PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah memperhatikan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS OF BERAU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 6 paragraph (1) letter b of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, certain Civil Servant Officials are granted special authority by Law as Investigators in accordance with their field of duty;
that in order to conduct investigations into violations of Regional Regulations, the existence and position of Civil Servant Investigator Officials needs to be further strengthened so that they are able to carry out their main tasks and functions;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Civil Servant Investigators of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4a4518a-9a9d-471f-831c-ea5a0f629090","actionData","errors"]