[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4956aa5-902f-48fa-8856-8917fd1704a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-12-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEbijakan pemerintah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat; b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong, Yang Terdiri Atas : \r\n1.\tKetentuan Umum; 2. Sifat, Fungsi, Tujuan Dan Kegiatan; 3. Klasifikasi Penyiaran; 4. Klasifikasi Penyiaran; 5. Kedudukan; 6. Modal Dan Pembiayaan; 7. Media Penyiaran, Penggunaan Frekuensi Dan Jaringan Siaran; 8. Isi Siaran; 9. Klasifikasi Acara Siaran; 10. Relay Dan Siaran Bersama; 11. Hak Siar Dan Ralat Siar; 12. Arsip Siar; 13. Siaran Iklan Dan Jasa Tambahan Penyiaran; 14. Rencana Dasar Teknik Dan Persyaratan Teknik Perangkat Penyiaran; 15. Susunan Organisasi; 16. Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas Dan Kepala Stasiun; 17. Tata Kerja; 18. Pertanggungjawaban; 19. Kepegawaian; 20. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tabalong yang independen, netral, dan tidak komersial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. LPPL ini diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan LPPL sebagai badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
Sifat LPPL yang independen, netral, dan tidak komersial.
Fungsi LPPL sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan pelestari budaya.
Kegiatan penyiaran yang diselenggarakan meliputi siaran radio (Radio Suara Tabalong FM) dan televisi (Televisi Tabalong).
Sumber pembiayaan LPPL yang berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah.
Susunan organisasi LPPL yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun.
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun.
Kewajiban LPPL untuk membuat laporan tahunan dan laporan keuangan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai isi siaran, klasifikasi acara siaran, relay dan siaran bersama, hak siar dan ralat siar, arsip siar, siaran iklan, rencana dasar teknik penyiaran, persyaratan teknis perangkat penyiaran, dan kepegawaian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TABALONG
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 09 OF 2015
ON
ORGANIZATION OF LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
TABALONG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and the provisions of Article 7 paragraph (3) of Government Regulation Number 11 of 2005 concerning the Provision of Public Broadcasting by Public Broadcasting Institutions, it is necessary to establish a Local Public Broadcasting Institution (LPPL) that is independent, neutral, non-commercial, and can provide services for the benefit of the community;
that local public broadcasting institutions are expected to function to provide balance to the community in the Region in obtaining information on education, health, economy,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4956aa5-902f-48fa-8856-8917fd1704a6","actionData","errors"]