[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4949682-1f73-43e4-9d44-662ea3c73e51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Pelayanan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi merupakan hak setiap masyarakat dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat; bahwa Pelayanan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Badan Publik Daerah lainnya serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi di era teknologi; peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Lampung belum mengatur secara lengkap pengelolaan pelayanan informasi publik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. \n Dasar Hukum ini adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 14 Tahun 1964; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 42 Tahun 2020; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. \n Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Informasi Publik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024. \n Lampiran File: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin ketersediaan informasi publik yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan guna memfasilitasi keputusan, pedoman, perencanaan, administrasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam melaksanakan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi yang akurat dan terkini di lingkungan Pemerintah Daerah, serta menjamin tersedianya layanan informasi publik berbasis digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengaturan mengenai akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, serta badan publik daerah. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan pengelola informasi publik, termasuk penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan susunan kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Selain itu, diatur pula mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan juga diatur secara rinci.\r\n\r\nPeraturan ini juga mengatur pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas, standar pelayanan informasi publik, bantuan kedinasan antar badan publik daerah, serta laporan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan standar prosedur operasional, Komisi Informasi Provinsi, pembiayaan, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi, serta penghargaan dan sanksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Badan Publik Daerah dapat diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa sanksi pidana dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Provins Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering:

that seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying Information is the right of every member of the community in order to improve public intelligence;
that Public Information Services are a means of optimizing public oversight of the implementation of regional government and other Regional Public Bodies, as well as meeting the community's needs for information in the technology era;
that regulations regarding Public Information Services in Lampung Province have not fully regulated the management of public information services to ensure the fulfillment of the community's Information needs regarding the implementation of regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4949682-1f73-43e4-9d44-662ea3c73e51","actionData","errors"]