[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c469e39a-d817-41d1-9c7e-7ab2ea047c62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengarusutamaan - Gender
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 64
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan,\tpenyusunan,\tpelaksanaan, penganggaran, pernantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah; b. bahwa pengarustamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarustamaan gender di Kota Sibolga, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tent-ang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Pengertian, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup), TUGAS DAN WEWENANG (Tugas, Wewenang), PERENCANAAN PUG (Umum, Analisis Gender), PELAKSANAAN PUG (Umum, Pengorganisasian (Pokja PUG, Tim Penggerak atau Driver PUG, Tim Teknis, Focal Point PUG)), PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENGHARGAAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023. \n 21 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Latar belakangnya adalah masih adanya ketidaksetaraan gender yang menghambat optimalisasi manfaat pembangunan bagi perempuan.

\n\n

Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, termasuk penyusunan kebijakan dan program responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah juga bertugas memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, dan melaksanakan PUG di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.

\n\n

Perencanaan PUG dilakukan melalui analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Perencanaan dan anggaran yang responsif gender diarahkan sampai kepada kelompok rentan seperti anak, perempuan, korban kekerasan, disabilitas, lanjut usia, kepala keluarga perempuan, keluarga miskin, dan korban bencana.

\n\n

Pelaksanaan PUG menjadi tanggung jawab Wali Kota, yang dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. Untuk mempercepat pelembagaan PUG, dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta melakukan pemantauan pelaksanaan PUG. Selain itu, dibentuk Tim Penggerak atau Driver PUG untuk memastikan mutu penilaian pelaksanaan PUG dan mendorong komitmen pimpinan. Setiap Perangkat Daerah juga menunjuk Focal Point PUG.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pelaporan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Gubernur dan Wali Kota, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG, dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SIBOLGA
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 5 OF 2023
ON
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

Considering :

that in the context of the administration of government, development and public services in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a strategy is needed to integrate gender through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring and evaluation of development policies, programs and activities in the region;
that gender mainstreaming is one of the strategies to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities/opportunities, participation, control and development benefits so that a condition of gender justice and equality will be created;
that in order to optimize the implementation of gender mainstreaming in Sibolga City, and to follow up Presidential Instruction

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c469e39a-d817-41d1-9c7e-7ab2ea047c62","actionData","errors"]