[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c452e974-8331-4170-bd06-d3e79eed68f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi Di Kabupaten Buton Selatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Selatan","place_of_enactment","Batauga","theme","Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi Di Kabupaten Buton Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelaksanaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi Di Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);\r\n\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;\r\n\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;\r\n\r\n9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI\r\nBAB III KRITERIA DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI\r\nBAB IV BENTUK INSENTIF DAN /ATAU KEMUDAHAN INVESTASI\r\nBAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI\r\nBAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI\r\nBAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024. \n 35 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Buton Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Buton Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.

Tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, yang meliputi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, kegiatan penelitian dan pengembangan, bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, sesuai dengan program prioritas daerah, berorientasi ekspor, dan melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya.
Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi, antara lain usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, industri makanan dan minuman olahan, industri ekonomi kreatif, restoran/rumah makan/warung makan, hotel/penginapan, pasar, usaha di bidang perikanan, pendidikan, usaha di bidang peternakan, usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, usaha di bidang kesehatan, usaha di bidang infrastruktur, usaha di bidang pariwisata dan kebudayaan, industri hilir CPO, industri hulu dan hilir karet, dan usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Bentuk insentif yang dapat diberikan, meliputi keringanan pajak daerah, pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah, pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, bantuan fasilitas pelatihan vokasi, dan bunga pinjaman rendah.
Bentuk kemudahan investasi yang dapat diberikan, meliputi penyediaan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi di kawasan strategis, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi, kemudahan akses tenaga kerja, kemudahan akses pasokan bahan baku, dan fasilitasi promosi.
Tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi, termasuk pembentukan Tim Verifikasi Penilaian, persyaratan pengajuan permohonan, dan tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan investasi.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Buton Selatan,","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BUTON REGENCY
NUMBER: 7 OF 2024
ABOUT

IMPLEMENTATION OF INCENTIVES AND/OR INVESTMENT FACILITIES
IN SOUTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on the provisions of Article 7 paragraph (1) of the \nGovernment Regulation Number 24 of 2019 concerning the Provision of Incentives \nand Regional Investment Facilities, it is necessary to stipulate a \nRegional Regulation concerning the Implementation of Granting Incentives And/ \nOr Investment Facilities; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of \nIndonesia; \n Law Number 25 of 2007 concerning Investment \n(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 \nNumber 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia \nNumber 4724); \n Law Number 12

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c452e974-8331-4170-bd06-d3e79eed68f3","actionData","errors"]