[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4446039-1e99-4091-8d6e-7d744fe74946","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Blora Patra Energi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Perusahaan Perseroan Daerah PT Blora Patra Energi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan perseroan daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Perseroan Daerah PT Blora Patra Energi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan \r\npotensi sumber pendapatan asli daerah diperlukan \r\npengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang \r\nmenganut prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan \r\nyang baik (good corporate governance) dan penuh \r\nkewajaran, sehingga akan membuka kesempatan \r\nyang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber \r\npendapatan daerah dalam rangka mewujudkan \r\nkesejahteraan masyarakat; bahwa kondisi geografis Kabupaten Blora yang \r\nmemiliki sumber daya alam dibidang minyak dan gas \r\nbumi serta mineral dan energi yang potensial perlu \r\ndiberdayakan secara optimal, sehingga dapat \r\nmemberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan \r\nmasyarakat di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah dan dengan telah \r\ndiundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 \r\nTahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,\r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 \r\nTahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian \r\nPerseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi perlu \r\ndisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan\r\ndan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan \r\nPerseroan Daerah PT. Blora Patra Energi;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Nama dan Tempat Kedudukan\r\nBab III Azas, Maksud dan Tujuan\r\nBab IV Kegiatan Usaha\r\nBab V Modal\r\nBab VI Saham\r\nBab VII Organ\r\nBab VIII Pegawai\r\nBab IX Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi\r\nBab X Perencanaan, Pelaporan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik\r\nBab XI Pengadaan Barang dan Jasa\r\nBab XII Tahun Buku dan Penggunaan Laba\r\nBab XIII Kerja Sama\r\nBab XIV Evaluasi \r\nBab XV Penggabungan dan Pembubaran\r\nBab XVI Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XVII Ketentuan Peralihan\r\nBab XVIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 dicabut. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT Blora Patra Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi (PT. BPE Perseroda). Latar belakang pembentukan PT. BPE Perseroda adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik, serta memberdayakan sumber daya alam di bidang minyak dan gas bumi serta mineral dan energi di Kabupaten Blora.

Tujuan pendirian PT. BPE Perseroda adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan usaha PT. BPE Perseroda meliputi kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, penyediaan jasa penunjang bidang minyak dan gas bumi, pengusahaan dan pengelolaan sumber daya energi dan mineral, serta pengelolaan participating interest.

Modal dasar PT. BPE Perseroda ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Sumber modal dapat berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Organ PT. BPE Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPE Perseroda. Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPE Perseroda.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pegawai, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, perencanaan, pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, tahun buku dan penggunaan laba, kerjasama, evaluasi, penggabungan dan pembubaran, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n2. Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 23.\n3. Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT Blora Patra Energi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
REGIONAL COMPANY PT. BLORA PATRA ENERGI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to maximize the utilization of potential original regional income sources, it is necessary to manage Regional Owned Enterprises that adhere to the principles of good corporate governance and full fairness, so that it will open up wider opportunities to obtain sources of regional income in order to realize community welfare;
that the geographical condition of Blora Regency which has potential natural resources in the field of oil and natural gas and minerals and energy needs to be optimally empowered, so that it can make a meaningful contribution to community development in Blora Regency;
that based on the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4446039-1e99-4091-8d6e-7d744fe74946","actionData","errors"]