[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c43e314d-a199-47ca-ae63-e3673cc72b25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-05-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-KABUPATEN-SRAGEN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.03, TLD/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di\r\nbidang kesehatan pada RSUD, Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan\r\nKesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSragen Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000\r\ntentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum\r\nDaerah Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan, keadaan, dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit\r\nUmum Daerah Kabupaten Sragen, sehingga perlu diganti;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen\r\ntentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum\r\nDaerah Kabupaten Sragen; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTengah;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100;\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\n4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;\r\n5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor\r\n47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan\r\nKesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan\r\nPerintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90; Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3456);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor\r\n55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4502);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah\r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,\r\nPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 02 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran daerah\r\nKabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008\r\ntentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen\r\n(Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008\r\nNomor 7);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah\r\n(Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008\r\nNomor 12); \n Materi Pokok Perda ini adalah: Maksud dan tujuan ditetapkannya Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD\r\nadalah :\r\na. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di\r\nRSUD;\r\nb. memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas\r\npelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD;\r\nc. memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi Pelayanan\r\nKesehatan pada RSUD sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli\r\nDaerah.\r\n(1) Pelayanan Kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga medis,\r\ntenaga paramedis dan tenaga non paramedis yang bertugas di\r\nInstalasi Kesehatan.\r\n(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang\r\ndikenakan tarif / biaya dikelompokkan kedalam pelayanan sebagai\r\nberikut:\r\na. Pelayanan Rawat Jalan;\r\nb. Pelayanan Gawat Darurat;\r\nc. Pelayanan Rawat Inap;\r\nd. Pelayanan Penunjang Medik;\r\ne. Pelayanan Instalasi Farmasi;\r\nf. Pelayanan Lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah\r\nKabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri B\r\nNomor 04); dan\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2003 tentang\r\nPerubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17\r\nTahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit\r\nUmum Daerah kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2003\r\nNomor 32 Seri C Nomor 01);\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 52 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 04).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri C Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sragen. Maksud dan tujuan ditetapkannya retribusi ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan, serta pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.\n\nPelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis, dan non-paramedis di Instalasi Kesehatan. Pelayanan dikelompokkan menjadi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, penunjang medik, instalasi farmasi, dan lain-lain. Rawat jalan terdiri dari tingkat pertama (dokter umum/gigi) dan tingkat lanjutan (dokter spesialis). Gawat darurat diselenggarakan 24 jam oleh dokter umum yang bertugas di RSUD.\n\nTarif retribusi diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian alat kesehatan, serta kelas dan waktu pelayanan. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran retribusi, sanksi administrasi berupa bunga jika terlambat membayar, serta tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi bagi penderita kurang mampu, veteran, narapidana, dan tahanan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 04); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri C Nomor 01);","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SRAGEN REGENCY GOVERNMENT
SRAGEN REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES
REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF SRAGEN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SRAGEN,

Considering:

that in order to improve public services in the health sector at the Regional General Hospital, Sragen Regency Regulation Number 17 of 2000 concerning Health Service Charges of the Regional General Hospital of Sragen Regency as amended by Sragen Regency Regulation Number 19 of 2003 concerning the First Amendment to Sragen Regency Regulation Number 17 of 2000 concerning Health Service Charges of the Regional General Hospital of Sragen Regency is deemed no longer in accordance with the developments, circumstances, and health services at the Regional General Hospital of Sragen Regency, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Sragen

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c43e314d-a199-47ca-ae63-e3673cc72b25","actionData","errors"]