Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2010 ini bertujuan untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an di kalangan siswa Muslim pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Latar belakangnya adalah pentingnya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, sehingga kemampuan membacanya menjadi krusial.

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi minimal bagi siswa di berbagai tingkatan pendidikan. Siswa SD/MI harus mampu mengenal dan membaca huruf Hijaiyah serta menghafal surat Al-Fatiha dan minimal 5 surat pendek dalam Juz Amma. Siswa SMP/MTs harus mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta menghafal surat At-Takatsur hingga An-Nas. Siswa SMA/SMK/MA harus mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta menghafal surat Ad-Duha hingga An-Nas.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban terkait program pemberantasan buta aksara Al-Qur'an. Setiap anak usia sekolah Muslim di Morowali berhak memperoleh pendidikan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pembelajaran, dan masyarakat wajib membantu pelaksanaan program ini. Semua siswa Muslim di tingkat dasar dan menengah wajib mengikuti program ini.

1. Paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah sudah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1). 2. Selambat-lambatnya satu tahun sejak Fasilitas sarana dan prasarana telah tersedia, Peraturan Daerah ini efektif diberlakukan; 3. Apabila terdapat murid/siswa pindahan dari Kabupaten lain yang belum bebas buta aksara maka sekolah yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada siswa tersebut;

1. Murid/siswa tamatan SD/MI yang belum bebas buta aksara Al-Quran diberikan pembinaan khusus. 2. Peserta didik SMP/MTs yang belum bebas buta aksara Al-Quran diberikan pembinaan khusus selama maksimal 5 bulan, jika tidak terpenuhi dapat diskorsing 30 hari. 3. Pimpinan atau tenaga pengajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.