[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4377419-fd00-4241-9e7c-89cb3498d967","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat - pusat perbelanjaan - toko swalayan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebebasan berusaha di sektor Perdagangan adalah\r\nperwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus\r\ndidorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi\r\nsemakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif\r\ndan berkeadilan, berdasarkan atas asas kemandirian dan\r\nprinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan\r\nperekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi\r\nyang berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu\r\nmendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar\r\ndapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan,\r\nsaling memperkuat serta saling menguntungkan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2\r\nTahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar\r\nRakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak\r\nsesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga\r\nperlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko\r\nSwalayan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan Berusaha, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 dicabut. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, serta meningkatkan perekonomian daerah. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, pedoman pengawasan, mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan mendorong kemitraan antara pelaku usaha.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pasar Rakyat:

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Koperasi, dan/atau swasta.
Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal, termasuk memiliki embrio Pasar Rakyat, lokasi strategis, memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peran dalam rantai distribusi.
Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang Daerah.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan:

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M.
Lokasi pendirian harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang Daerah, dan/atau rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.
Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMK-M.

Perizinan Berusaha:

Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi:

Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat, serta monitoring evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

","transitional_provisions","1. KBP dan KIP yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku.\n2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diterbitkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Toko Swalayan waralaba yang telah beroperasi wajib melengkapi persyaratan waralaba paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n5. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan Pasal 38 huruf a, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
THE REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
on
ESTABLISHMENT, STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN RETAIL STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

Considering / Whereas:

that freedom of enterprise in the Trade sector is a manifestation of the community's right to do business which must be encouraged and needs to be given the opportunity as a consequence of the increasingly open competitive and fair business opportunities, based on the principle of independence and the principle of togetherness so that it can improve the regional economy and spur sustainable economic growth;
that in order to improve the welfare of the community and the competitiveness among business actors, it is necessary to encourage synergy between trade business actors so that they can grow and develop harmoniously,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4377419-fd00-4241-9e7c-89cb3498d967","actionData","errors"]