[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4363a8d-6fd8-4fcb-89d8-8638d3c36ff4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-01-31","effective_date","2007-02-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat\r\nberjalan efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan menjadi\r\ntanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan\r\nperencanaan pembangunan daerah; \r\nbahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah\r\nyang partisipatif dan untuk menjamin tercapainya tujuan daerah\r\nsebagai bagian dari tujuan nasional, maka diperlukan Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Daerah\r\nyang meliputi\r\nAsas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Pembiayaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Data Dan Informasi, Kelembagaan, Ketentuan Peralihan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2007. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pemalang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keterpaduan, dan keberlanjutan kegiatan pembangunan, serta untuk mewujudkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat.

Tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah: RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD: Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah: penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai mekanisme perumusan perencanaan pembangunan.
Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, termasuk dokumen perencanaan dan mekanisme perencanaan melalui Musrenbangcam, Musrenbangdes, dan Musrenbangkel.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan kegiatan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, serta kelembagaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah.

","transitional_provisions","Sebelum RPJPD menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 6 dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT

PEMALANG REGENCY REGULATION

NUMBER 2 OF 2007

TENTANG

REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to ensure that development activities can run effectively, efficiently, integrated, sustainably and become a shared responsibility between the Regional Government, the Regional People's Representative Council and the community, regional development planning is required;
that in order to prepare participatory regional development planning and to ensure the achievement of regional goals as part of national goals, a Regional Development Planning System is required;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Regional Development Planning System.

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4363a8d-6fd8-4fcb-89d8-8638d3c36ff4","actionData","errors"]