[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4336631-85c8-4942-b1e3-aaa1b4975a3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harusdiselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai dengan\r\nfungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996;Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 7 Tahun 1993;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006;Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/\r\n2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 25/PRT/M/2007;. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri\r\nPekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000;Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu\r\nSungai Utara Nomor 8 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peraturan daerah ini Mengatur Tentang Bangunan Gedung dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Asas Dan Tujuan;Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung;Persyaratan Bangunan Gedung;Jenis Dan Struktur Bangunanan Gedung Adat;Penyelenggaraan Bangunan Gedung;Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Daerah Lokasi Bencana;Ketentuan Pokok Mendirikan Menambah, Dan/Atau Merubah Bangunan;Lokasi Sarang Butung Walet Dan Pengusahaannya;Peran Masyarakat;Pembinaan;Sanksi;Penyidikan;Peraturan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Mendirikan, Menambah, atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2001, Seri C, Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait bangunan gedung, termasuk:

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Penggolongan fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, khusus) dan klasifikasi berdasarkan fungsi, ketinggian, umur, tipe, wilayah, lokasi, dan status.
Persyaratan Bangunan Gedung: Persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan).
Tata Bangunan Gedung: Peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, RTBL, dan pembangunan di atas/bawah tanah/air/prasarana umum.
Keandalan Bangunan Gedung: Persyaratan keselamatan (struktur, kebakaran, petir, keamanan), kesehatan (penghawaan, pencahayaan, sanitasi, bahan bangunan), kenyamanan (ruang gerak, kondisi udara, pandangan, getaran, kebisingan), dan kemudahan (hubungan horizontal/vertikal, evakuasi, aksesibilitas).
Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Tahapan (perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan), sertifikat laik fungsi, pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala), pelestarian, pembongkaran, dan penyelenggaraan di daerah lokasi bencana.
IMB: Ketentuan pokok, persyaratan, prosedur permohonan, kewajiban pemegang IMB, dan pengawasan.
Lokasi Sarang Burung Walet: Pengaturan lokasi dan pengusahaan sarang burung walet.
Peran Masyarakat dan Pembinaan: Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan upaya pembinaan oleh pemerintah daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran ketentuan, serta ketentuan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan telah memiliki IMB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianggap telah memiliki IMB menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetapi belum memiliki IMB, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib telah memiliki IMB.\n3. Penyesuaian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun.\n4. IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.\n5. Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/sertifikat laik fungsi, dan/atau pembongkaran bangunan gedung, serta denda maksimal 10% dari nilai bangunan.\n3. Pelanggaran dapat dikenai pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur bangunan gedung, jika mengakibatkan kerugian harta benda, kecelakaan, atau hilangnya nyawa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order for buildings to guarantee the safety of occupants and their environment, they must be organized in an orderly manner, realized in accordance with their function, and fulfill the administrative and technical requirements of the building;
that in order for buildings to be organized in an orderly manner and realized in accordance with their function, the role of the community and development efforts are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Buildings;

In View of:

Law Number 27 of 1959, concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4336631-85c8-4942-b1e3-aaa1b4975a3b","actionData","errors"]