[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c42f7f30-cfaa-4aaf-884a-d0dcf6681cfd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan","short_title","Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950","number","16","year","1950","published_date","1950-03-30","effective_date","1950-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang Darurat NO. 16, LL SETNEG : 7 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Segala Peraturan tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang Darurat ini dibuat untuk mengatur susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak untuk mengatur peradilan ketentaraan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan konstitusi.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung. Pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Indonesia Serikat dan pihak-pihak lain yang dipersamakan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembagian kekuasaan antara peradilan ketentaraan dan peradilan umum, serta menetapkan bahwa perselisihan kekuasaan antara kedua jenis peradilan ini diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia atau Presiden.

","transitional_provisions","1. Untuk hak dan kewajiban yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, penyelesaiannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum Undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

EMERGENCY LAW
NUMBER 16 OF 1950
ON
THE STRUCTURE AND AUTHORITY OF THE PROSECUTORIAL COURT WITHIN THE MILITARY JUSTICE ENVIRONMENT

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that it is necessary to enact regulations concerning the structure and authority of the Court/Prosecution within the Military Justice environment. \n that due to urgent circumstances, this regulation needs to be enacted immediately. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n articles 123, 139, 140 and 159 of the Constitution. \n \n

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

EMERGENCY LAW ON THE STRUCTURE AND AUTHORITY OF THE COURT/PROSECUTION WITHIN THE MILITARY JUSTICE ENVIRONMENT.

CHAPTER I.
GENERAL PROVISIONS.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c42f7f30-cfaa-4aaf-884a-d0dcf6681cfd","actionData","errors"]