[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c42ed953-c89e-4b06-81f3-3c2b5b9354ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-06-10","effective_date","2019-06-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan","place_of_enactment","Dolok Sanggul","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN GEDUNG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2019/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang\r\nBangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Humbang Hasundutan tentang Bangunan\r\nGedung. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4247);\r\n3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor\r\n29);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang\r\nPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4532). \n KETENTUAN UMUM; FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG;PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG; PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG; PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; PEMBINAAN, SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENYIDIKAN; DAN KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019. \n (1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB\r\nsebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang\r\ndimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan\r\nDaerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap\r\nberlaku. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar\r\nsebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses\r\ndengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan\r\nDaerah ini.\r\n(2) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum\r\nberlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan\r\ndisesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n(3) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan\r\nDaerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik\r\nBangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\r\n(4) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum\r\nberlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan\r\ndisesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n(5) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum\r\nPeraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki\r\nsudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku. \n 96 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk:

Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis mencakup tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, RTBL) serta keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).

Peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam pemantauan, pemberian masukan, dan pengajuan gugatan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Pembinaan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sanksi administratif diberlakukan bagi pelanggaran ketentuan, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, dan perintah pembongkaran.

","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\n4. Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan IMB/SLF, atau perintah pembongkaran.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar dapat dikenai denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n3. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HUMBANG HASUNDUTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 109 paragraph (1) of Government Regulation Number 36 of 2005 concerning the Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to establish a Regional Regulation of Humbang Hasundutan Regency concerning Building. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4247); \n Law Number 9 of 2003 concerning the Establishment of Humbang Hasundutan Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c42ed953-c89e-4b06-81f3-3c2b5b9354ad","actionData","errors"]