[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c424bad3-b170-451c-ac44-fa2bb0391568","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dalam upaya menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku U saha dan Masyarakat; \r\nb. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Badan Usaha; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); \r\n5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN \r\nBAB III : RUANG LINGKUP\r\nBAB IV : PERENCANAAN \r\nBAB V : PELAKSANAAN\r\nBAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB VII : PELAPORAN\r\nBAB VIII : SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB IX : PEMBIAYAAN\r\nBAB X : PERAN SERTA MASYARAKAT \r\nBAB XI : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi badan usaha dalam melaksanakan TJSLBU, mengintegrasikan penyelenggaraan TJSLBU dengan program pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan, serta menjalin hubungan baik antara badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup asas, maksud, dan tujuan TJSLBU; ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, sanksi administratif, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; program TJSLBU yang dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, sumbangan atau donasi, promosi, dan/atau beasiswa prestasi; bidang TJSLBU yang meliputi pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, budaya dan pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, energi baru terbarukan, kedaruratan, pendampingan umum, dan infrastruktur; pelaksanaan TJSLBU yang mengacu pada Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha (RKTBU); pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (FTJSLBU) oleh Bupati; hak dan kewajiban badan usaha; serta pemberian penghargaan kepada badan usaha yang telah melaksanakan TJSLBU sesuai ketentuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, pelaporan oleh badan usaha kepada Bupati dan DPRD melalui FTJSLBU, sanksi administratif berupa teguran dan/atau peringatan tertulis bagi badan usaha yang melanggar ketentuan, pembiayaan terkait pelaksanaan FTJSLBU yang dibebankan pada APBD, serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan TJSLBU.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SINJAI
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

DRAFT
REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
on
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

Considering / Whereas:

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the preservation of environmental functions which are an inseparable part of the administration of Government in the region in an effort to establish a synergistic relationship between the Regional Government and Business Actors and the Community;
that business actors obtain convenience and protection in doing business and are given wider opportunities to participate in the social and economic empowerment of the community and environmental preservation in all its aspects in accordance with the authority of the regional government based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to establish

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c424bad3-b170-451c-ac44-fa2bb0391568","actionData","errors"]