[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c424a295-53d0-4cf2-b9db-bdf044be6e7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-HOTEL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10, TLD No.10, LL Kab Ketapang: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.4 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Kemendagri No.170 Tahun 1997, Kemendagri No.173 Tahun 1997, Kemendagri No.43 Tahun 1999, Kemendagri No.27 Tahun 2002, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan , Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang , Pendaftaran Wajib Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak , Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi , Keberatan Dan Banding , Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan , Sanksi Administratif, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (khususnya yang mengatur materi yang sama).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memperluas basis Pajak Hotel hingga mencakup seluruh persewaan di hotel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dikenakan atas setiap pelayanan di hotel dengan pembayaran. Objek pajak meliputi fasilitas penginapan, pelayanan penunjang (telepon, fax, dll), fasilitas olahraga dan hiburan (fitnes, kolam renang, dll), dan jasa persewaan ruangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%.
Wilayah Pemungutan: Pajak Hotel dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang: Masa pajak adalah 1 bulan kalender. Pajak terutang sejak diselenggarakannya pelayanan di hotel.
Pendaftaran Wajib Pajak: Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak: Wajib Pajak mengisi SPTPD dan menyampaikan kepada Bupati. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di kas umum daerah sesuai waktu yang ditentukan.
Tata Cara Penagihan Pajak: Diatur mengenai surat teguran dan surat paksa.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Diatur mengenai permohonan dan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Sanksi Administratif: Diatur mengenai sanksi berupa bunga dan kenaikan.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib Pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.
Insentif Pemungutan: Instansi pemungut pajak dapat diberi insentif.
Ketentuan Khusus: Pejabat dilarang memberitahukan informasi wajib pajak kepada pihak lain.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana perpajakan.
Ketentuan Pidana: Diatur mengenai pidana bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak merahasiakan informasi wajib pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi wajib pajak dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

Considering:

that Hotel Tax is one source of local own-source revenue that is quite potential and beneficial in financing the implementation of government and development in the region;
that in an effort to increase regional revenue, based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Hotel Tax base is expanded to include all rentals in hotels;
that in order to implement the provisions of Law Number 28 of 2009, Regional Regulation of Ketapang Regency Level II Number 7 of 1998 concerning Hotel and Restaurant Tax, needs to be re-regulated into a separate regulation and the material is adjusted to the prevailing provisions;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c424a295-53d0-4cf2-b9db-bdf044be6e7a","actionData","errors"]