[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c41ed8a4-4be3-46e2-bddc-6d3ec9de1ede","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 8/2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan atas retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu diganti;\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. \n Peraturan ini mengatur tentang penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil mencakup ketentuan umum; nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa dan saat retribusi terutang; pemungutan retribusi; intansi pemungut; pemanfaatan; keberatan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.\n\nObjek retribusi meliputi pelayanan Kartu Keluarga (KK), KTP (baru, penggantian karena rusak/hilang/perubahan data untuk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap), Akta Kelahiran (bagi WNI usia 60 hari ke atas dan WNA), Akta Perkawinan (kutipan dan salinan bagi WNI dan WNA), Akta Perceraian (kutipan dan salinan bagi WNI dan WNA), Akta Kematian (kutipan dan salinan bagi WNI dan WNA), Pengakuan Anak (kutipan dan salinan bagi WNI dan WNA), Pengesahan Anak (kutipan bagi WNI), dan Pengangkatan Anak (kutipan bagi WNI dan WNA, serta pencatatan melebihi 1 bulan sejak Putusan Pengadilan bagi WNI dan WNA).\n\nSubjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil. Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan. Prinsip penetapan tarif hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Pemanfaatan penerimaan retribusi diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penggantian biaya pencetakan dan pengadministrasian KTP dan Akta Catatan Sipil.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 8 OF 2013

ABOUT

FEES FOR REPLACEMENT OF RESIDENT IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION DEED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the levy on retribution for replacing the cost of printing resident identity cards and civil registration deeds as stipulated in Regional Regulation of Situbondo Regency Number 8 of 2007 concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration in Situbondo Regency needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution for Replacement of Resident Identity Card Printing Costs and Civil Registration Deeds.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c41ed8a4-4be3-46e2-bddc-6d3ec9de1ede","actionData","errors"]