[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c418b66c-300d-48f6-b2a5-776473b4d616","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pelalawan","place_of_enactment","Pangkalan Kerinci","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; \n beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022. \n Lamp XVIII \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut mencakup penggantian Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, SKPD, Pejabat, Badan, Retribusi Daerah, Jasa, Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi Jasa Usaha, Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Penilik Bangunan Gedung, Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Pelayanan Kesehatan, Sarana Kesehatan, RSUD, UPTD Puskesmas, dan lain-lain.\n\nSelain itu, dilakukan perubahan pada BAB V Bagian Kesatu, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 mengenai Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Objek retribusi PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF, dengan pengecualian untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Besarnya retribusi PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan harga satuan retribusi PBG, dengan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. Prinsip penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERDA Kab. Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PELALAWAN
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PELALAWAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING LOCAL FEE, LOCAL SERVICE CHARGE, REGIONAL FEE, REGIONAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PELALAWAN,

Considering:

that with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to amend Regional Regulation of Pelalawan Regency Number 1 of 2016 concerning Local Fee, Local Service Charge, Regional Fee, Regional Service Charge;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Local Fee, Local Service Charge, Regional Fee, Regional Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c418b66c-300d-48f6-b2a5-776473b4d616","actionData","errors"]