[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4001673-9a21-4937-a4a0-e788d0f3ab80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-05","effective_date","2016-12-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepariwisataan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6, TLD NO.100
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:	\n \n keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia\r\nTuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala,\r\npeninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki\r\nKabupaten Soppeng merupakan sumber daya dan\r\nmodal pembangunan kepariwisataan untuk\r\npeningkatan kemakmuran dan kesejahteraan\r\nmasyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila\r\ndan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945.\r\npembangunan kepariwisataan diperlukan untuk\r\nmendorong pemerataan kesempatan berusaha dan\r\nmemperoleh manfaat serta mampu menghadapi\r\ntantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan\r\nglobal.\r\npenyelenggaraan kepariwisataan sebagai bagian\r\nintegral dari pembangunan daerah dalam mengelola\r\nsumber daya dan pengembangan wisata, maka diperlukan\r\npengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia.\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan.\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang\r\nPenyelenggaraan Kepariwisataan .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang\r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional\r\nTahun 2010 - 2025 .\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2\r\nTahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan\r\nKepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun\r\n2015 - 2030 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja\r\nDinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun\r\n2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nSoppeng Tahun 2012 - 2032. \n PENYELENGGARAAN\r\nKEPARIWISATAAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016. \n 26 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan mutu objek pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan/melestarikan kebudayaan, mengangkat kekhasan dan citra daerah, memupuk rasa cinta daerah dan tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan nasional, serta mempererat persahabatan antar daerah, regional dan Internasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Usaha Pariwisata: Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha pariwisata seperti daya tarik wisata (taman rekreasi, taman satwa), kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi (hotel, penginapan, villa, guest house), penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, pub, café, bioskop, dunia fantasi, karaoke keluarga), penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran (pusat pasar seni, teater terbuka/tertutup, pentas pertunjukan satwa, balai pertemuan umum, sarana dan prasarana olahraga, pusat kesehatan), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta (gelanggang renang, pemandian alam), spa (pijat kesehatan/refleksi, sauna/mandi uap, potong rambut, salon kecantikan), dan wisata religi.
Pendaftaran Usaha Pariwisata: Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui SKPD terkait. Bupati atau SKPD dapat menunda atau menolak pendaftaran jika tidak sesuai ketentuan.
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi: Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang pariwisata.
Bentuk Usaha dan Permodalan: Usaha pariwisata yang modalnya dimiliki WNI dapat berbentuk badan usaha atau perorangan. Usaha patungan WNI dan WNA harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Hak dan Kewajiban: Pemerintah Daerah, setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata memiliki hak dan kewajiban masing-masing, termasuk hak memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum, serta kewajiban menjaga norma agama, adat istiadat, dan kelestarian lingkungan.
Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan kepariwisataan, memfasilitasi promosi, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Koordinasi: Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.
Badan Promosi Pariwisata Daerah: Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga swasta yang mandiri.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang sudah diterbitkan tetap berlaku dan akan didata/dilaporkan kembali sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini","sanctions","1. Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, dikenai sanksi berupa teguran lisan, dan jika tidak diindahkan, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
TOURISM ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment, flora and fauna as gifts from God Almighty, as well as archaeological remains, historical relics, arts and culture owned by Soppeng Regency are resources and capital for tourism development to improve the prosperity and welfare of the community as contained in Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that tourism development is needed to encourage equitable opportunities to do business and obtain benefits and be able to face the challenges of changes in local, national and global life;
that the tourism organization as an integral part of regional development in managing resources and tourism development, requires

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4001673-9a21-4937-a4a0-e788d0f3ab80","actionData","errors"]