[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3f8008d-927d-4c6c-95cf-59861046aad4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-09-03","effective_date","2020-09-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat","place_of_enactment","Krui","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertahanan dan Keamanan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan dimasyarakat \n UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 22 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 31 Tahun 1980; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 16 Tahun 2018; PERPRES Nomor 74 Tahun 2013; PERMEN DAGRI Nomor 44 Tahun 2010; PERMEN Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014; PERDA Nomor 23 Tahun 2016 \n Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas dan rinci terkait minuman beralkohol, yang dianggap membahayakan kesehatan dan ketertiban umum, serta untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Perubahan meliputi penghapusan Pasal 16 ayat (4) yang mengatur larangan berjualan di tempat tertentu, perubahan Pasal 20 mengenai larangan produksi, penyimpanan, penjualan, dan/atau pengedaran minuman beralkohol tanpa izin, perubahan Ayat 7 Pasal 26 mengenai penebusan denda sanksi administrasi terhadap ternak yang ditertibkan, perubahan Pasal 33 mengenai sanksi administratif, perubahan Pasal 34 mengenai ancaman pidana, dan perubahan Pasal 35 mengenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berbagai pasal, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penertiban, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga diancam dengan pidana kurungan atau denda.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.\n2. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 14, Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 huruf d dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST COAST
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF PESISIR BARAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 12 OF 2017
ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST COAST,

\n\n \n \n

Menimbang :

that alcoholic beverages can endanger physical and spiritual health, threaten the future lives of the nation's generation, cause security disturbances, public peace and order, so it is necessary to have stricter and more detailed regulations;
that the regulations in the Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 12 of 2017 concerning Public Order and Community Peace need to be adjusted to the dynamics of developments in community life, so it needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3f8008d-927d-4c6c-95cf-59861046aad4","actionData","errors"]