[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3ebc950-309f-4fde-a683-fc8004477320","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2023","number","20","year","2023","published_date","2023-05-25","effective_date","2023-05-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 20, BN 2023 (420): 13 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Lampiran I huruf A angka 9 poin 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penanganan, pencatatan, pendokumentasian, dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). \n\nLatar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, serta untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan BMKT. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Pengangkatan BMKT:** Dilakukan melalui tahapan pengambilan dan pemindahan BMKT oleh Pelaku Usaha, dengan memperhatikan kondisi BMKT, ekosistem laut, dan keselamatan manusia. Proses pengambilan BMKT meliputi penyiapan peralatan, pembuatan garis acuan dan site plan, pembuatan Transek Kuadran, dokumentasi, dan penyusunan log book harian. Pemindahan BMKT meliputi pengepakan dan pengangkutan BMKT ke tempat penyimpanan.\n2. **Penanganan BMKT:** Dilakukan di kapal dan gudang penyimpanan, meliputi pembersihan, perendaman, pengklasifikasian, pemberian identitas (pengodean dan pelabelan), dan penyimpanan BMKT. Penanganan harus menjaga keutuhan BMKT.\n3. **Pencatatan dan Pendokumentasian BMKT:** Dilakukan pada setiap tahapan (pengambilan, di kapal, dan pemindahan ke tempat penyimpanan) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 14 hari kalender. Data yang dicatat meliputi lokasi, jumlah, jenis, material BMKT, dan informasi terkait lainnya.\n4. **Pemanfaatan BMKT:** Dapat dilakukan secara insitu (melalui pengelolaan kawasan konservasi atau wisata bahari) atau melalui penjualan lelang. Jika lelang tidak berhasil, BMKT dapat dibagi antara Pemerintah Pusat (45%) dan Pelaku Usaha (55%). Bagian Pemerintah Pusat dapat ditetapkan sebagai barang milik negara dan dipamerkan untuk kepentingan edukasi dan nilai tambah.\n5. **Pelaporan:** Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai Pengangkatan, Penanganan, Pencatatan, dan Pendokumentasian BMKT kepada Direktur Jenderal paling sedikit 2 kali dalam setahun.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan PerikananPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 9 poin 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/189816/permen-kkp-no-10-tahun-2021","df69293e-4f61-450d-bcca-3afaf14ff7cf","revoked_by",[],"partially_revokes",[103],{"_94":104,"_96":97,"_36":98},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2023
CONCERNING
PROCEDURES FOR HANDLING, RECORDING, DOCUMENTING, AND
UTILIZATION OF SHIPWRECK CARGO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (4)
and Article 10 paragraph (5) of Presidential Regulation Number 8 of
2023 concerning the Management of Shipwreck Cargo,
further regulation is needed regarding the procedures for
handling, recording, and documenting shipwreck
cargo;
that to support the implementation of the utilization of
shipwreck cargo, further regulation is needed regarding
the procedures for utilizing shipwreck cargo;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3ebc950-309f-4fde-a683-fc8004477320","actionData","errors"]