[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3df7693-94bc-4106-8d7f-6630f1423104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-05-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pembinaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jasa Konstruksi - Pembinaan Dan Pengawasan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2024 (6); 29 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembinaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan strategis \r\ndalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai \r\npendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi \r\nkemasyarakatan guna terwujudnya kesejahteraan \r\nmasyarakat; bahwa untuk menanggapi perkembangan persoalan dalam \r\npenyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Provinsi Jawa \r\nBarat guna terwujudnya jasa konstruksi yang handal dan \r\nberdaya saing serta terciptanya tertib usaha, tertib \r\npenyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi \r\nserta untuk mengharmonisasikan dengan peraturan \r\nperundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa \r\nBarat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa \r\nKonstruksi perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa \r\nKonstruksi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, forum jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 dicabut. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan jasa konstruksi yang handal, berdaya saing, serta menciptakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Kebijakan ini mengatur pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang meliputi pembinaan terhadap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan masyarakat Jasa Konstruksi, serta pengawasan terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan masyarakat Jasa Konstruksi. Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi lintas Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, serta pembinaan kepada masyarakat Jasa Konstruksi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan fasilitasi. Selain itu, diatur pula mengenai sistem informasi Jasa Konstruksi, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, forum Jasa Konstruksi, serta pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengguna Jasa yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi.\n2. Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam, rekomendasi pembekuan izin, dan/atau rekomendasi pencabutan izin.\n3. Penyedia Jasa dari luar Daerah Provinsi yang tidak membuka kantor perwakilan dikenakan sanksi teguran tertulis.\n4. Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari tempat kerja.\n5. Badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
COPY
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 6 OF 2024
ON
DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering :

that construction services are a strategic activity in realizing buildings that function as supporters or infrastructure for community socio-economic activities in order to realize community welfare;
that in order to respond to developments in issues in the implementation of construction services in The Province of West Java in order to realize reliable and competitive construction services and create orderly business, orderly implementation and orderly utilization of construction services and to harmonize with laws and regulations, Regional Regulation of the Province of West Java Number 5 of 2014 concerning the Implementation of Construction Services needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3df7693-94bc-4106-8d7f-6630f1423104","actionData","errors"]