[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3c7aae7-2dc5-42d0-b7ae-da93d1b3fc35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2018","number","18","year","2018","published_date","2018-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

haji
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Tahun 2018 No 18/TLD No 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blora dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah Haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.\n\nBupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur instansi terkait lainnya. PPIH bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. PPIH dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji. Petugas Haji Daerah terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).\n\nPelayanan Transportasi Jemaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi. Pelayanan Transportasi Jemaah Haji berupa moda transportasi darat dan harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, efisiensi dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya. Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n\nBiaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Biaya tersebut dikelola Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan keagamaan dan meliputi biaya operasional PPІН, biaya transportasi Jemaah Haji, pelayanan bagasi, konsumsi Jemaah Haji, dan biaya operasional lainnya.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 18 OF 2018
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the guidance, service, and protection for Hajj pilgrims so that the implementation of the Hajj pilgrimage in Blora Regency can run safely, comfortably, orderly, smoothly and on time and to implement the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage as amended by Law Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 concerning Amendments to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Hajj Pilgrimage;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3c7aae7-2dc5-42d0-b7ae-da93d1b3fc35","actionData","errors"]