[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3c07e17-ea4e-4534-aba4-c1b9e88874cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN DESA - DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PEMBENTUKAN DESA - DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/No.6, TLD No. 42
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DESA - DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkembangan dan kemajuan Desa-desa di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa - Desa dalam wilayah kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Desa pemekaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Banggai. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan desa-desa di wilayah kabupaten Banggai dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, batas wilayah dan ibukotab dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008. \n 12 halaman, Penjelasan: 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banggai, serta mempercepat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perkembangan dan kemajuan desa-desa di wilayah Kabupaten Banggai, serta aspirasi masyarakat untuk pemekaran desa.

Peraturan ini membentuk desa-desa baru di beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai. Pasal 2 secara rinci menyebutkan desa-desa yang dibentuk di masing-masing kecamatan, seperti Desa Louk, Desa Lontos, dan Desa Indang Sari di Kecamatan Luwuk Timur, serta desa-desa lainnya di Kecamatan Kintom, Batui, Toili, Toili Barat, Masama, Lamala, Balantak, Pagimana, Bualemo, Bunta, dan Nuhon.

Pasal 3 menjelaskan asal-usul wilayah desa-desa baru tersebut, yang berasal dari sebagian wilayah desa induk. Luas wilayah masing-masing desa pemekaran juga disebutkan dalam pasal ini. Pasal 4 menegaskan bahwa dengan pembentukan desa-desa baru, luas wilayah desa induk akan dikurangi sesuai dengan luas wilayah desa-desa yang dimekarkan.

Pasal 5 mengatur batas-batas wilayah desa-desa baru, dengan menyebutkan batas utara, timur, selatan, dan barat masing-masing desa. Pasal 6 menyatakan bahwa batas wilayah tersebut dituangkan dalam peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, dan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan akan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 7 mengatur tentang kewajiban Pemerintah Desa Induk untuk menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8 mengatur tentang kedudukan ibukota desa untuk masing-masing desa yang baru dibentuk.

","transitional_provisions","1. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa-desa yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa-desa yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :\n a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran.\n b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa yang dimekarkan.\n2. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 2 OF 2008
ON
ESTABLISHMENT OF VILLAGES
IN THE REGENCY OF BANGGAI AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGGAI,

\n\n \n \n

Considering :

that the development and progress of the Villages in the Banggai Regency area and the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to carry out expansion of the Villages in the sub-district area of the Banggai Regency in order to improve the administration of government, development, community development in order to accelerate the provision of services and welfare to the community and maintain the development and progress referred to in the future;
that in connection with the matter in letter a and paying attention to the development of the population, the area of the Parent Village in each sub-district, it is deemed necessary to form an expansion Village;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3c07e17-ea4e-4534-aba4-c1b9e88874cf","actionData","errors"]