[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3b0a500-1211-4c33-b97a-438a6119ad68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2009 ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti kewajiban Kepala Desa dalam memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, meliputi:

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.
Informasi LPPD kepada masyarakat.
Laporan Administrasi Keuangan BPD.

Ruang lingkup LPPD dan LKPJ meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan daerah, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Materi laporan mencakup pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi dan realisasi anggaran, serta permasalahan dan penyelesaian. Peraturan ini juga mengatur tata cara penyusunan dan penyampaian laporan, serta evaluasi laporan oleh Bupati dan BPD.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa;

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
CONCERNING
PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERDANG BEDAGAI

Considering:

that the Village Head is obliged to provide a report on the implementation of Village Government as referred to in Article 15 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages;
that the obligation to provide a report as referred to in letter a, has been followed up with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2007 concerning General Guidelines for Procedures for Reporting and Accountability of Village Government Administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Procedures for Reporting and Accountability of Village

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3b0a500-1211-4c33-b97a-438a6119ad68","actionData","errors"]