[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3af3719-43b6-44c9-8c47-f37a49e78de0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-PROVINSI-KEPULAUAN-BANGKA-BELITUNG-TAHUN-ANGGARAN-2025
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan prioritas daerah yang telah diinventarisir oleh Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksud. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik, serta untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu instrument yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud. Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.555.591.935.733,22.

\n\n

Pendapatan Daerah: Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.391.677.384.389,04, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

\n\n

Belanja Daerah: Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.494.485.454.444,22, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

\n\n

Pembiayaan Daerah: Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Defisit anggaran sebesar Rp102.808.070.055,18 ditutup dengan pembiayaan netto.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 1 OF 2025
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
FISCAL YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 104 Paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regional Head is obliged to submit a draft Regional Regulation on the APBD accompanied by explanations and supporting documents to the DPRD no later than 60 (sixty) days before 1 (one) month of the fiscal year ends to obtain joint approval between the Regional Head and the DPRD;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3af3719-43b6-44c9-8c47-f37a49e78de0","actionData","errors"]