For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Also known as: Perda Kabupaten Poso 4/2012 · Perda Kabupaten Poso No. 4 Tahun 2012 · Perda Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012

Status:
Active
Effective Date:29 Mei 2012Publication Date:25 Mei 2012
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
LocationPemerintah Kabupaten Poso
Effective Date29 Mei 2012
Publication Date25 Mei 2012
Place of EnactmentPoso

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Perubahan tersebut meliputi: - Pasal 2, yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dan Rumah Sakit Umum Daerah. - Bagian Kelima Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur tentang Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, termasuk susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, dan empat bidang, serta struktur organisasi yang lebih rinci. - Pasal 18, yang mengatur tentang Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan, termasuk susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, bidang-bidang, UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional. - Bagian Ketujuh Pasal 19 dan Pasal 20, yang mengatur tentang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, termasuk susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang, serta struktur organisasi yang lebih rinci. - Bagian Kesebelas Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.

(-)

(-)