[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3a5dfe3-0bd8-4294-8be7-dc7bfcc204b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Balai Layanan Penghubung Identitas Digital
2025
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 1, BN 2025 (4) : 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan dalam mendukung layanan identitas digital terpadu, perlu dibentuk Balai Layanan Penghubung Identitas Digital. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan BSSN ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, operasional layanan, dan teknologi informasi di bidang layanan penghubung identitas digital. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025. \n Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 8 dan lampiran hlm 9) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini membentuk Balai Layanan Penghubung Identitas Digital sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Balai ini bertugas melaksanakan tata kelola, operasional layanan, dan teknologi informasi di bidang layanan penghubung identitas digital. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran; penilaian kepatuhan dan keamanan layanan; layanan administratif dan asistensi integrasi; pengelolaan sistem; pengintegrasian sistem layanan; pemeliharaan perangkat lunak dan keras; urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan rumah tangga; serta evaluasi dan pelaporan. Susunan organisasi Balai terdiri dari subbagian umum, seksi tata kelola, seksi dukungan teknis pelayanan, seksi teknologi informasi, serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung operasional Balai. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital berlokasi di Kota Jakarta.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
HALL OF DIGITAL IDENTITY INTERCONNECTION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the acceleration of digital transformation in electronic-based government systems and in supporting integrated digital identity services, it is necessary to establish a Hall of Digital Identity Interconnection Services;
that the establishment of the organization of the Hall of Digital Identity Interconnection Services has received approval from the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Cyber and Crypto Agency concerning the Organization and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3a5dfe3-0bd8-4294-8be7-dc7bfcc204b2","actionData","errors"]