[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3a50c1f-a07e-4138-9f65-ee18a7366930","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-08-30","effective_date","2023-08-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN-PERMUKIMAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak dalam hunian yang baik dan sehat; bahwa pemenuhan tempat tinggal yang layak dalam hunian yang baik dan sehat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diperlukan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2021; Perda No. 15 Tahun 2011 \n Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Perumahan Bab III Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab IV Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Bab V Pemeliharaan dan Perbaikan Bab VI Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Bab VII Konsolidasi Tanah Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Data dan Informasi Bab XI Pendanaan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023. \n Perda ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 50).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi warga negara dalam hunian yang baik dan sehat. Latar belakangnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah sebelumnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. Peraturan ini mengatur jenis dan bentuk rumah, perencanaan perumahan (termasuk RP3 dan rencana teknis perumahan), standar teknis bangunan, hunian berimbang, pemasaran perumahan melalui Sistem PPJB, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta pemanfaatan dan pengendalian perumahan. Selain itu, diatur pula penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman, serta keterpaduan PSU perumahan dan kawasan permukiman.\n\nPeraturan ini juga mengatur pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan data dan informasi, serta pendanaan untuk perumahan dan kawasan permukiman.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60, Pasal 68, Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 87 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, penguasaan sementara atau penyegelan oleh Pemerintah Daerah, kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, membangun kembali perumahan sesuai standar, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan/pencabutan PBG, pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, perintah pembongkaran bangunan rumah, pengawasan, kewajiban pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, denda administratif, dan/atau penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTH TANGERANG CITY
GOVERNMENT OF SOUTH TANGERANG CITY.
Organization of Housing and Settlement Areas.
BANTEN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen has the right to the fulfillment of basic needs in the form of decent housing in a good and healthy environment;
that the fulfillment of decent housing in a good and healthy environment is the responsibility of the regional government, so integrated planning, development, utilization, and control of housing and settlement areas are required;
that to implement the provisions of Article 49 paragraph (3) and Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas as amended several times, most recently by Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3a50c1f-a07e-4138-9f65-ee18a7366930","actionData","errors"]