For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan

Also known as: Perda Kota Surakarta 6/2007 · Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2007 · Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:4 Juli 2007Publication Date:2 Juli 2007
Pembangunan IndustriBadan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan
LocationPemerintah Kota Surakarta
Effective Date04 Juli 2007
Publication Date02 Juli 2007
Place of EnactmentSurakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1984 Seri D Nomor 14)

Peraturan Daerah Kota Surakarta ini mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan. Latar belakang perubahan ini adalah pemanfaatan lokasi dan pusat pergudangan Kota Surakarta yang luasnya ± 28 hektar belum optimal, serta adanya kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta untuk menyesuaikan peraturan dengan kondisi dan situasi terkini.

Perubahan meliputi penetapan wilayah Kentingan Bagian Utara seluas ± 28 hektar sebagai lokasi untuk:

  1. Pusat Pergudangan Kota Surakarta.
  2. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi.
  3. Fasilitas Umum.
  4. Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 5 dihapus dan akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4, dengan ancaman pidana kurungan atau denda, serta pencabutan izin.

(-)

1. Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) pasal ini dapat disertai pencabutan Ijin Tempat Daftar Gudang (TDG) dan Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).