[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c39e2dee-cd2b-42c2-a9bb-a29483c43470","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban masyarakat
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2021/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa tata nilai kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dan teratur merupakan budaya luhur dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur diperlukan upaya sinergi dan terpadu dalam penyelengggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu disusun peraturan daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. \n Materi pokok : Kewenangan, Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan dan evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan, kerjasama, Koordinasi, Peran serta Masyarakat dan Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021. \n Jumlah Halaman : 25 HLM; Penjelasan : 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib, dan teratur. Tujuannya adalah menciptakan kondisi daerah yang aman dan tertib melalui sinergi dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Kegiatan ini meliputi deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa. Perencanaan dilakukan melalui penetapan sasaran, objek, waktu, tempat, bentuk, dan metode kegiatan, serta survei lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk:

Tertib jalan dan angkutan jalan: Melarang perubahan bentuk jalan tanpa izin, pungutan liar, dan penggunaan klakson berlebihan di dekat tempat ibadah.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum: Melarang perusakan fasilitas, penyalahgunaan fungsi, berjualan, tidur, mandi, dan membuang sampah di area tersebut.
Tertib sungai, saluran, wilayah pantai, dan laut: Melarang pembangunan ilegal di sempadan sungai dan pantai, serta menjaga kebersihan area wisata.
Tertib lingkungan: Melarang vandalisme, membuat kegaduhan, dan memasang iklan ilegal.
Tertib kependudukan: Mewajibkan kepemilikan KTP dan pelaporan diri bagi tamu dan penghuni kost.
Tertib tempat usaha: Menjamin keselamatan dan ketertiban, serta mencegah dampak negatif dari kegiatan usaha.
Tertib bangunan: Melarang pendirian bangunan ilegal di kawasan tertentu dan mewajibkan pemeliharaan bangunan.
Tertib sosial: Melarang meminta sumbangan tanpa izin, menjadi pengamen/gelandangan/pengemis, memberi uang kepada mereka, mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum, dan menjadi pekerja seks komersial.
Tertib kesehatan: Melarang merokok di kawasan tanpa rokok dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa izin.
Tertib tempat hiburan dan keramaian: Mewajibkan izin untuk penyelenggaraan tempat hiburan dan menjaga keselamatan pengunjung.
Tertib pendidikan: Melarang siswa mengendarai kendaraan tanpa SIM dan membawa barang yang tidak sesuai.

Peraturan ini tidak mencakup ketentuan peralihan dan penutup.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penyitaan, denda administratif, pembersihan lokasi, pengembalian kondisi semula, penutupan atau pembongkaran, pencabutan izin, dan/atau penyitaan hewan ternak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)
Number: 7
Year: 2021

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ON
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER AND
COMMUNITY PEACE AND SECURITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering / Whereas :

that the values of community life that are safe, peaceful, orderly and organized are noble cultures in realizing public order and peace to achieve community welfare;
that to create a safe, peaceful, orderly and organized regional condition, synergistic and integrated efforts are needed in the implementation of public order and community peace and security through the formation of public legal awareness;
that to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of public order and community peace and security, it is necessary to prepare regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c39e2dee-cd2b-42c2-a9bb-a29483c43470","actionData","errors"]