[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c397e269-143e-41c9-a135-e3ef9c5cfc8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-TEMPAT-PENJUALAN-MINUMAN-BERALKOHOL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengendalian atas penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan rakyat;\r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol. \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009;\r\n10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008; \n 1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\n3. GOLONGAN RETRIBUSI;\r\n4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\n5. PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n7. WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\n8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;\r\n9. SANKSI ADMINISTRASI;\r\n10. TATA CARA PENAGIHAN;\r\n11. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSIYANG KADALUWARSA;\r\n12. KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\n13. KETENTUAN PIDANA;\r\n14. KETENTUAN PERALIHAN;\r\n15. KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11) sepanjang mengenai Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n - \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11) sepanjang mengenai Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengendalikan penjualan minuman beralkohol di Kota Denpasar, yang merupakan daerah pariwisata, guna menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu seperti toko bebas bea, hotel berbintang dan melati, rumah makan, pub, bar, perkulakan, supermarket, swalayan, dan toserba. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut dari Pemerintah Kota Denpasar. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

\n\n

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemberian izin, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol. Contohnya, pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C di toko bebas bea dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000.000,-, sedangkan di hotel berbintang sebesar Rp. 5.000.000,-.

\n\n

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kota Denpasar menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan. Jika pembayaran dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR
REGIONAL REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 17 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE FOR PLACE PERMIT FOR SELLING
ALCOHOLIC BEVERAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the control over the sale or serving of alcoholic beverages, especially liquor, is very important in order to organize the peace and order of people's lives;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees mandates the regulation of Place Permit for Selling Alcoholic Beverages with Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee for Place Permit for Selling Alcoholic beverages.

In view of:

Law Number 5 of 1984 concerning Industry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1984 Number 22,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c397e269-143e-41c9-a135-e3ef9c5cfc8b","actionData","errors"]