[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c393728c-1f78-42f4-8710-f10f632b6870","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tahun 2015","number","41/POJK.05/2015","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","2015-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 41/POJK.05/2015, LN.2015/NO.368, TLN NO.5808, Jdih.ojk.go.id: 18 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang tata cara penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan oleh OJK serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.\n\nOJK dapat menunjuk Pengelola Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti kondisi keuangan yang membahayakan kepentingan konsumen, ketidaksesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, atau adanya indikasi tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pada saat penunjukan Pengelola Statuter, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinyatakan nonaktif.\n\nPengelola Statuter memiliki tugas untuk menyelamatkan kekayaan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau konsumen, mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun rencana kerja penyelamatan, serta melaporkan kegiatannya kepada OJK. Pengelola Statuter berhak atas remunerasi yang ditetapkan oleh OJK dan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakannya kepada OJK. Biaya penyelenggaraan usaha dan remunerasi Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 tahun di sektor jasa keuangan.\n2. OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2019 Tahun 2019","link","https://jdih.ojk.go.id/web/ViewPeraturan/Detail/fdad1c7c-9c51-8545-b8ef-e67b0cf34dbd/00/00","ff1b45e2-1698-4638-b1ef-e46e8aff1df5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 41/POJK.05/2015
ON
PROCEDURES FOR APPOINTMENT OF STATUTORY MANAGER
AT FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c393728c-1f78-42f4-8710-f10f632b6870","actionData","errors"]